. Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Pemerintah Indonesia mengambil peran dalam menengahi konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Arab Saudi dan Iran.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP MUI KH. Ma'ruf Amin kepada wartawan usai bersama jajaran pengurus MUI diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/1).
"Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim dan negara yang memiliki peran yang cukup strategis, bisa mengambil peran dalam mendamaikan konflik Arab Saudi dan Iran yang baru saja terjadi," kata Kiai Ma'ruf.
Menurutnya, Presiden Jokowi menyadari bahwa permasalahan konflik Timur Tengah kali ini sangat pelik karena di dalamnya ada konflik akidah, politik, ekonomi dan masalah lainnya serta negara-negara lain yang terlibat. Namun, diakuinya Indonesia memiliki potensi untuk meredakan konflik tersebut dan menjadi mediator alias penengah karena posisi Indonesia yang netral.
"Indonesia sudah memainkan perannya dan mudah-mudahan akan berhasil," kata Rois Syuriah PBNU ini.
Selain membahas konflik antara Arab Saudi dan Iran, saat bertemu dengan Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf juga melaporkan banyak hal termasuk tentang musyawarah nasional (Munas) dan rapat kerja nasional (Rakornas) MUI. Ia menyebutkan, bahwa MUI akan menindaklanjuti hasil Munas IX di Surabaya, 27 Agustus 2015 lalu, dengan membentuk dan menciptakan ribuan dai-dai bersertifikat.
"Hal tersebut untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang moderat, Islam yang ramah, dan Islam yang santun sesuai tema Munas MUI mengembangkan, menyebarluaskan, mensosialisasikan Islam wasi (bagi semesta alam)," jelasnya.
Kiai Ma'ruf juga menyampaikan, bahwa ingin mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Ia menyampaikan, akan membentuk pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah, ada tujuh zona yang direncanakan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan dengan MUI ini, seperti dilansir dari laman
setkab.go.id, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
[rus]
