. Langkah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menempuh cara damai dan dialogis dalam menghadapi Din Minimi dan kelompok bersenjata di Aceh banyak diapresiasi publik. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Arbi Sanit menilai apa yang dilakukan Sutiyoso merupakan prestasi negara dalam menghadapi kelompok-kelompok separatisme.
"Baru kali ini ada langkah damai dan dialogis yang dilakukan negara dalam menghadapi separatisme demi tetap utuhnya NKRI," kata Arbi Sanit, Senin (4/1).
Ia mengungkapkan langkah-langkah represif yang selama ini banyak dilakukan aparat terbukti tidak efektif menyelesaikan konflik. Langkah yang dilakukan Kepala BIN yang cenderung merupakan langkah politik dan merupakan penyelesaian win-win solution karena memberi ruang kepada kelompok lawan untuk berdialog. Di sisi lain, BIN yang merupakan representasi negara juga memberikan apa yang diinginkan Din Minimi dan kelompoknya.
"Sejauh apa yang mereka minta tidak mengancam keutuhan NKRI, saya kira apa yang diberikan negara tidak ada masalah," papar Arbi.
Arbi menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang sempat mempersoalkan otoritas Kepala BIN Sutiyoso menempuh cara damai dan dialogis terhadap Din Minimi dan kelompoknya. Menurut Arbi, sikap Kapolri tersebut merupakan bentuk "kecemburuan" yang tidak ada dasarnya.
"Mestinya Polri mendukung langkah-langkah Sutiyoso. Bukankah pendekatan represif yang dilakukan aparat selama ini terbukti gagal menyelesaikan konflik?" tanya Arbi.
Arbi menilai ancaman keamanan yang terjadi di Aceh dan juga di Papua sudah mengancam negara. Jadi, mestinya semua alat negara dapat melakukan peran terbaiknya, termasuk BIN.
Arbi berpendapat agar pendekatan damai dan dialogis juga dilakukan terhadap kelompok-kelompok separatisme yang ada di Papua. Menurut Arbi, keberadaan kelompok separatisme di Papua selama ini sangat mengganggu dan mengancam negara. "Saya berharap Sutiyoso juga perlu turun ke Papua penyelesaian konflik di sana," tegas Arbi.
Arbi menyarankan agar dalam melakukan pendekatan dialog dan damai, pemerintah melibatkan pihak internasional sebagai saksi dan mediator. Dengan demikian, jika ada elemen-elemen dari kelompoknya separatis yang merasa tidak puas dan menyempal, tidak akan lari ke luar negeri dan mencari dukungan kepada negara asing.
Khusus mengenai penyelesaian konflik di Papua, Arbi mengusulkan agar dilibatkan pihak yang mewakili pemerintah Amerika Serikat (AS). Sebab AS punya kepentingan terhadap keamanan di Papua karena ada perusahaan miliknya yaitu Freeport.
[rus]
