Terdakwa bekas Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali akan membacakan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang lanjutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/1).
Kuasa hukumnya, Humprey Djemat mengatakan bahwa pledoi yang akan dibacakan jumlahnya 1.500 halaman.
"Berkaitan dengan pembacaan pledoi akan dipimpin oleh saya. Di mana pledoi ini banyak sekali, 1.500 halaman," beber dia.
Humprey menambahkan, isi pledoi fokus pada pembelaan mantan Menteri Agama itu terhadap tuduhan penyalahgunaan wewenang yang menjeratnya. Adapun Suryadharma dianggap menyalahgunakan jabatan selama menjabat Menteri Agama dalam penggunaan Dana Operasional (DOM) serta pemanfaatan sisa kuota haji.
"Apa kaitannya haji dengan DOM? Memang dicari-carilah kesalahan terhadap Suryadharma. Kalau tidak kena haji, dikasih supaya kena DOM," sesalnya.
Menurut Humprey, kliennya juga tidak tahu sama sekali soal laporan penggunaan DOM. Anehnya, dalam dakwaan disebut bahwa Suryadharma menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
Sedangkan, mengenai sisa kuota haji, Humphrey mengklaim, kebijakan tersebut tidak ada yang salah karena merupakan penetapan dari Kementerian Agama, bukan keinginan pribadi kliennya.
"Kita lihat pak Suryadharma disalahkan soal kebijakannya, tapi satu sen pun dia tidak ada menerima yang masuk ke rekening dia," jelas dia.
Humphrey juga merasa janggal atas jumlah kerugian negara akibat perbuatan kliennya. Ketika awal penyidikan, dugaan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1,8 triliun. Sementara dalam dakwaan, disebutkan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan Suryadharma sebesar Rp 26 miliar dan 17 juta Riyal Saudi.
"Hal ini bagi kita kerugian negara tidak jelas karena data yang diambil data sekunder, bukan primer," katanya.
Seperti diketahui, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Suryadharma Ali telah merugikan negara hingga Rp27,2 miliar dan 17,9 juta Saudi Arabian Riyal terkait perkara korupsi penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2011-2014 serta penggunaan dana operasional menteri (DOM) yang tidak sesuai peruntukannya.
Dalam dakwaannya, SDA dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengangkat orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi.
Atas perbuatannya tersebut Suryadharma terancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
[sam]
