. Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang mengatakan, apa yang sejak lama dikhawatirkan oleh publik, terutama para pegamat poltik kini jadi kenyataan.
"Golkar akhirnya tersungkur di tangan pemerintah," ujar Ketua Kordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG) ini kepada redaksi, Senin (4/1).
Hal itu terkait dengan keluarnya SK Menkumham pada 31 Desember 2015, yang mencabut pengesahan Munas Golkar Ancol pimpinan Agung Laksono, tapi tidak mengakui pula Munas Golkar Bali pimpinan Aburizal Bakrie.
Sementara itu, masih menurut Bintang, target pemerintahan Jokowi-JK untuk menggembos Golkar boleh dikata cukup berhasil. Terbukti, setelah Menkumham mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol Desember 2014, di bawah kepemimpinan Agung Laksono pada 23 Maret 2015, maka kini Menkumham pula yang mencabut dan membatalkan SK pengesahan Munas Golkar Ancol pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai konsekwensi dari perintah Mahkamah Agung (MA).
"Menkumham Yasonna Laoly sedang menyanyikan lagu dangdut, 'kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri'," sindir Bintang.
Dalam pandangan Bintang inilah ekses negatif budaya politik menang-menangan, yang telah menjadi budaya politik baru yang diperagakan oleh politisi Indonesia di era reformasi. "Politik menang-menangan itu adalah sikap politik 'yang satu meniadakan yang lain'," katanya.
Tapi, lanjut Bintang, apapun namanya, Yasonna Laoly sebagai Menkumham harus diminta mempertanggung jawabkan kebijakannya yang diskriminatif yang telah menyandera Golkar tanpa alasan hukum yang kuat selama hampir satu tahun.
Ia mengakui menerima banyak desakan dari kader Golkar, baik senior, generasi muda maupun sesepuh, dari daerah maupun yang di pusat, yang intinya meminta Eskponen Ormas Tri Karya Golkar menempuh jalur hukum menggugat Menkumham.
"Sedang kami pertimbangkan dan sedang digodok dengan teman-teman," kata Bintang mengunci keterangannya.
[rus]
