Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumatera Utara terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BHM).
Alasan penolakan majelis hakim bahwa kebakaran hutan tidak merusak lantaran bisa ditanami lagi sangat aneh dan tidak bisa diterima.
Saran tersebut disampaikan pengamat politik senior Muhammad AS Hikam. Bahkan kata Hikam, kalau perlu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan kasasi atas keputusan majelis hakim yang dipimpin Parlas Nababan tersebut.
Selain itu Hikam, dalam akun facebooknya tadi malam (Senin, 4/1), juga mengatakan wajib hukumnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan penyelidikan terhadap para hakim.
"Demikian pula, jika memang ditemukan ada kongkalikong antara hakim tersebut dengan para pembakar hutan, yakni perusahaan-perusahan besar yang menjadi pihak tergugat, maka harus pula diambil tindakan hukum yang tegas," kata Hikam.
Hikam prihatin karena oknum hakim dari yang paling bawah sampai paling atas semakin sering menampilkan diri bukan sebagai penegak dan pelindung hukum yang adil dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Diberitakan, hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak seluruhnya gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang beroperasi di Ogan Komering Ilir (OKI), Rabu, (30/12).
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut ganti rugi sebesar Rp 2.687.102.500.000 dan meminta dilakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar dengan biaya sebesar Rp. 5.299.502.500.000.
Gugatan ini dilakukan didasari adanya kebakaran lahan pada tahun 2014 di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT BMH.
[dem]
