Zainal Bintang: Permintaan JK Jadi Ketum Golkar Adalah Khayalan

. Petinggi Partai Golkar saat ini sedang dilanda kepanikan yang luar biasa. Secara hukum Golkar dianggap tidak punya legitimasi sebagai partai politk, setelah Menkumham membatalkan hasil Munas Golkar Ancol pimpinan Agung Laksono pada 31 Desember 2015. Yang menarik dan sekalgus lucu, muncul wacana meminta supaya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi Ketua Umum DPP Golkar transisi.

"Permintaan itu sama dengan mimpi di siang bolong. Tidak mengerti peta politik," kata politisi senior Golkar, Zainal Bintang kepada redaksi, Senin pagi (03/01).

Bintang yang juga Ketua Kordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG) beralasan, JK itu jamak diketahui dipilih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Wapres mendampingi Presiden Jokowi dengan ketentuan JK tidak boleh cawa-cawe dengan Golkar.

"Tegasnya JK tidak boleh bawa-bawa Golkar. Tidak boleh jadi ketua umum. Pendeknya JK nggak boleh memiliki kendaraan politik formal," ujar Bintang.

Menurut Bintang, syarat yang diajukan Megawati sangat masuk akal. Karena bila JK sebagai Wapres dan juga representasi formal Golkar, wajar Megawati khawatir dengan sepak terjang JK yang punya dukungan politik besar di parlemen. Singkatnya, kata Bintang, Megawati belajar banyak dari pengalaman SBY yang sempat kelimpungan ketika didampingi JK sebagai Wapres, dimana ketika itu JK juga Ketua Umum Golkar.

"JK sempat mendapat julukan dari Prof. Syafii Marif sebagai the real presiden," tegas Bintang yang juga menjadi salah seorang ketua DPP Golkar di era JK (2004-2009).

Diketahui, sejumlah kader Partai Golkar meminta JK dan Akbar Tanjung sebagai ketua umum dan sekjen transisi DPP Golkar jelang terlaksananya Munas.

"Ini adalah pengurus DPP Golkar transisi, yang ditugaskan maksimal dua bulan untuk melaksanakan Munas Golkar," kata Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan, Rabu kemarin (3/1). [rus]