Berita

joko widodo/net

Jokowi Harus Berani Ganti Sofyan Djalil, Rini Soemarno Dan HM Prasetyo

SENIN, 04 JANUARI 2016 | 07:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Bila mau memperbaiki keadaan serta meningkatkan kinerja pemerintah, maka Presiden Joko Widodo harus mengganti sejumlah menteri. Menteri-menteri yang tidak tepat ini rata-rata adalah titipan dari orang sekeliling Jokowi, terutama Surya Paloh, Jusuf Kalla dan Megawati.

"Jokowi harus berani menentukan sikapnya sendiri serta memilih orang-orang yang tepat, serta posisinya juga tepat. Jokowi jangan lemah, harus tegas tentukan menteri pilihannya sendiri dan pilih yang bagus-bagus," kata gurubesar ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Budiyatna, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 4/1).

Budiyatna mengingatkan, bila tak demikian, maka bisa dikatakan Nawacita akan berubah dukacita. Karena itu, agar arah pembangunan sesuai dengan konsep yang telah dirancang, maka Jokowi harus tegas dan fokus, dan tidak lagi menetapkan menteri sesuai dengan pesanan orang-orang sekelilingnnya itu.


"Misalnya Sofyan Djalil itu. Dia orang JK. JK seenaknya saja menenempatkan orang. Sofyan itu bagus karena dia doktor hukum. Tapi kalau dia ditempatkan di Menko Ekonomi dan kini menjadi Kepala Bappenas, mana becus dia. Dia gak bakal becus pimpim Bappenas karena dia statistiknya saja tidak ngerti, Mana menngerti dia perencanaan pembangunan," tegas Budiyatna.

Karena itu, saran Budiyatna, Jokowi harus berani mengganti Sofyan Djalil. Selain Sofyan, menteri lain yang juga layak diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Rini kan ada hubungan dengan RJ Lino. Lino-nya kan bersalah. Lagi-lagi, ini juga orang-orang yang dekat dengan JK," ungkap Budiyatna.

Selanjutnya, tegas Budiyatna, di jajaran Kebinet Kerja yang pantas diganti adalah Jaksa Agung HM Prasetyo. Prasetyo tidak mungkin bersikap adil sebab dia adalah anak buah dari Surya Paloh.

"Dia orangnya Surya Paloh. Kini kan sudah ramai juga ribut-ribut soal dia. Dia harus diganti," ungkap Budiyatna. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya