Di awal tahun 2016 suhu politik di internal pemerintahan diramalkan belum akan mereda. Pekan pertama tahun ini akan diwarnai pertarungan sengit antara dua kubu yang belakangan kerap bertikai.
Masih segar di ingatan publik bagaimana di tahun 2015 yang baru berlalu, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli berhasil mematahkan keinginan sepihak Menteri ESDM Sudirman Said untuk memperpanjang kontrak karya Freeport Indonesia.
Kepretan Rizal Ramli yang menggagalkan manuver Sudirman Said pun sedikit banyak ikut mempengaruhi kekuatan posisi James Moffet yang akhirnya mengundurkan diri dari pucuk pimpinan Freeport McMoran.
Di pekan pertama 2016 Rizal Ramli dan Sudirman Said yang didukung Wapres Jusuf Kalla akan bertarung dalam isu pengelolaan kilang LNG Blok Masela.
Mengingat dalam "pertarungan" sebelumnya terkait kontrak karya Freeport kubu JK dan SS menelan pil pahit kekalahan, diperkirakan dalam isu pengelolaan Blok Masela mereka akan bertarung habis-habisan.
Bagi kubu JK dan Sudirman Said, bila kembali menelan kekalahan, posisi mereka di Kabinet Kerja akan terancam. Sangat mungkin Sudirman Said akan terpental, dan itu berarti kekuatan JK akan berkurang.
Dalam rapat terbatas di pekan terakhir 2015 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan kepada Rizal Ramli dan Sudirman Said untuk mengadu konsep mereka terkait pengelolaan Blok Masela.
Sudirman Said selama ini menginginkan agar kilang LNG Blok Masela dikelola dengan menggunakan konsep Floating LNG. Keinginan Sudirman Said nyaris terpenuhi. Namun berantakan dan kembali ke titik nol setelah Presiden Jokowi mengundang Rizal Ramli masuk kabinet pada pertengahan Agustus 2015.
Informasi yang dikumpulkan dari sementara kalangan yang mengikuti perdebatan di antara kubu RR dan kubu JK dalam rapat terbatas pekan lalu mengatakan, dari dinamika di dalam rapat sudah terlihat bahwa Presiden Jokowi cenderung memilih konsep pipanisasi darat seperti yang diusulkan Rizal Ramli dengan berbagai pertimbangan.
Usul ini juga disebutkan didukung Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Secara umum pipanisasi darat dinilai lebih murah, memberikan manfaat regional yang tinggi, serta memiliki rasio
benefit dan
cost yang lebih baik. Belum lagi, lapangan kerja sektor
downstream seperti industri pupuk dan petro kimia akan terbuka lebar.
Namun kubu JK dan Sudirman Said tetap ngotot ingin mempertahankan konsep kilang terapung.
Selain Sudirman Said, dua peserta rapat terbatas lain yang bersikeras menolak dengan alasan-alasan teknis adalah Menristekdikti Mohamad Nasir dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi.
Alasan-alasan yang mereka gunakan untuk membandingkan aspek teknis pengelolaan Blok Masel dengan konsep pipanisasi di darat dan konsep kilang terapung dianggap sebagian peserta rapat terbatas sebagai lelucon yang tak lucu mengingat latar belakang pendidikan mereka adalah di bidang akuntansi.
Sedemikian tegang pertemuan yang digambarkan sebagai tekanan terakhir JK dan SS itu, sampai-sampai Presiden Jokowi terpaksa menghentikan. Dalam keterangan usai rapat terbatas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, rapat akan dilanjutkan pekan ini. Presiden Jokowi berencana memanggil kontraktor asing yang digunakan Kementerian ESDM untuk ikut mengelola Blok Masela. Setelah itu, barulah Presiden Jokowi akan memutuskan apakah kilang Blok Masela dikelola dengan pipanisasi darat atau kilang terapung.
[dem]
