Berita

net

Bisnis

Data Penerimaan Pajak Menkeu Diragukan

SABTU, 02 JANUARI 2016 | 22:38 WIB | LAPORAN:

Penerimaan pajak yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 28 Desember yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 982 triliun banyak diragukan.

Salah satunya, Menkeu belum genap satu bulan menunjuk Ken Dwijugiasteadi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak (DJP) terhitung sejak 2 Desember 2015 menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mundur karena gagal memenuhi target pajak 2015 sebesar Rp 1,294,2 triliun.

"Penerimaan pajak sampai 25 Desember 2015 diklaim Bambang mencapai Rp 1.000 triliun. Semua angka-angka yang disampaikan itu patut dipertanyakan," kata Direktur Ekesekutif LBH Pajak dan Cukai Nelson Butar Butar kepada wartawan, Sabtu (2/1/).


Menurutnya, Menkeu Bambang telah mengklaim meski belum mencapai target pajak dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,26 triliun, namun terkesan bangga karena capaian tersebut merupakan rekor penerimaan tertinggi, melebihi realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya.

"Menteri Bambang malah memperkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun ini akan mencapai 85,8 persen dari target itu. Artinya kekurangan penerimaan pajak Rp 98 triliun untuk bisa mencapai penerimaan hingga 85 persen atau setara Rp 1.098 triliun akan dipenuhi dari sektor pajak non migas, PPh migas, bea dan cukai. Kalau itu terwujud, sangat luar biasa," jelas Nelson.

Bahkan, Menkeu optimistis realisasi penerimaan pajak masih akan terus bertambah melalui upaya revaluasi aset BUMN perbankan dan properti, serta melakukan pendekatan terhadap 50 wajib pajak (WP) besar dan reinventing policy.

"Pertanyaan kami, bisakah publik mendapatkan akses data otentik tersebut secara online untuk menguji kebenaran atas klaim Bambang itu," kata Nelson.

Karena itu, dia berharap Menkeu Bambang dapat membuka data yang terbaru atas pernyataannya.

"Biar semua bisa sama-sama mengujinya, sehingga tidak ada celah keraguan, seharusnya Menkeu perintahkan agar data Direktorat Jenderal Pajak yang diklaimnya itu dikonversi langsung ke model IT saja. Jadi publik tidak perlu meraba-raba tentang klaim angka-angka itu," tegas Nelson. [wah]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya