Tahun 2015 sesaat lagi berakhir. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan setahun kebelakang, terutama di bidang politik hukum dan keamanan (Polhukam), ada perkembangan yang patut diapresiasi dan juga kekurangan yang mesti diperbaiki.
"Di bidang pertahanan, kita bangga terjadi peningkatan cukup pesat. Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada rangking yang dikeluarkan Global Fire Power," kata Fadli dalam keterangan tertulis(Kamis, 31/12).
Hal lain yang patut dihargai, katanya, pelaksanaan Pilkada serentak yang berjalan lancar. Sebagai Pilkada serentak pertama kali, kekhawatiran yang muncul sangat besar. Namun berkat kerjasama semua pihak, Pilkada berjalan baik. Untuk pelaksanaan ke depan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada harus lebih ditingkatkan.
"Namun, kita prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi. Dinamika politik memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai politik atau koalisi. Kita berharap dinamika politik di 2016 lebih stabil, substansial dan untuk kepentingan rakyat," katanya.
Di bidang hukum, setahun kebelakang nampak adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Padahal, kata Fadli, seharusnya tidak ada lagi politisasi kasus hukum. Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan.
"Aparat penegak hukum juga harus semakin profesional," katanya.
Terkait pimpinan KPK yang baru, kata Fadli, tentu diharapkan dapat bekerja lebih baik yang ditandai dengan semakin berkurangnya tingkat korupsi. Fokus kepada pencegahan tanpa melupakan langkah-langkah penindakan. KPK harus tetap kuat, independen dan jangan diintervensi kepentingan politik maupun kekuasaan.
"KPK tidak boleh tebang pilih," katanya.
Sebagai pimpinan DPR RI, Fadli berharap sinergi antar lembaga pemerintah dapat ditingkatkan di tahun 2016. Koordinasi antara DPR dan pemerintah, harus lebih ditingkatkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi. Dia mengakui target legislasi tak tercapai dan ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga.
Fadli juga mengingatkan bahwa tantangan besar sudah menanti di 2016, yakni era baru berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai negara terbesar di ASEAN, MEA menjadi peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu konsolidasi kita sebagai sebuah bangsa harus terus ditingkatkan agar MEA dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.
"Semoga di tahun 2016 dapat tercipta pembangunan politik, hukum, dan keamanan yang lebih baik agar mendorong percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia," demikian Fadli yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
[dem]
