. Perlawanan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Rizal Ramli (RR) yang menggelorakan kembali "amanat reformasi", yakni bahaya KKN bagi ketahanan dan pertumbuhan perekonomian nasional, kian sangar. Hal ini membuat panggung politik kian hingar-bingar.
"Sebagai Wapres sekaligus pejabat paling senior di republik ini, mengatakan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sudah gila dan hendak mematikan pengusaha pribumi hanya karena mengharamkan penguasa merangkap jadi pengusaha (PengPeng), merupakan pernyataan sangar dan malampaui batas," kata Adhie M Massardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Kamis (31/12).
"Pak JK sepatutnya lebih dewasa dalam menyikapi pernyataan RR. Karena semua orang tahu, RR ini sejak mahasiswa berada di jalur 'pergerakan' yang ingin membawa bangsa ini ke ranah kesejahteraan dalam keberkahan. Tesis RR tentang 'Feodalisme & KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)' sebagai bandul berat yang membebani bangsa ini untuk terbang tinggi, juga sudah dihafal oleh kaum pergerakan di negeri ini," ungkap koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini menambahkan.
Sekarang feodalisme memang relatif sudah terkikis oleh peradaban. Tapi KKN justru semakin subur, dan praktek KKN dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa malu. Hal ini terjadi di pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke seluruh daerah.
"Jadi ketika RR mengharamkan PengPeng (penguasa-pengusaha), itu bukan ditujukan kepada Pak JK, tapi peringatan kepada seluruh penguasa, lebih umum lagi, seluruh penyelenggara negara di Indonesia agar tidak merangkap jadi pengusaha. Karena kalau regulator juga jadi kontraktor merangkap investor, maka akan menjadi inkubator bagi tumbuh suburnya koruptor," kata Adhie.
Makanya, menurut jubir presiden era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini, akan lebih arif bila Wapres JK merespon pernyataan RR ini dengan mengumpulkan seluruh keluarganya yang jadi pengusaha, serta jajaran direksi seluruh perusahaan yang tergabung dalam kelompok bisnis Kalla Group.
"Kepada mereka, Pak JK meminta untuk memperhatikan peringatan RR, dan mulai bertindak profesional dalam mengembangkan bisnisnya. Tidak mengandalkan kepada kekuasaan. Kalau sungkan, Pak JK bisa meminta RR sebagai kolega di kabinet, untuk melakukan/membriefing mereka," ungkapnya.
"Sebagai penasihat ekonomi PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) untuk negara-negara berkembang, saya yakin Rizal Ramli mau melakukan hal itu untuk kemajuan bangsanya sendiri," tambah Adhie.
Ingat, sambung Adhie, kita sudah berada di zona MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Menjadi wajib berkompetisi secara bebas dan fair dengan negara-negara di Asia Tenggara. Praktek KKN yang dikemas dengan isu pribumi dan non-pribumi pasti bakal dilibas lewat peradilan arbitrase (internasional).
"Kalau sudah masuk ke isu KKN, jangankan Pak JK yang hanya wakil presiden, sedangkan Pak Harto yang ketika itu (zaman orba) sangat berkuasa saja, pada akhirnya memilih jalan mundur ketimbang melakukan perlawanan," pungkas Adhie mengingatkan Pak JK.
[rus]
