DPR Didesak Bentuk Pansus PP 78/2015

. Gerakan Buruh Indonesia (GBI) mendesak DPR untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan.

"Segera bentuk Pansus PP 78/2015," kata Dewan Presidium GBI, Said Iqbal kepada redaksi, Kamis (31/12).

Menurut Said Iqbal, PP 78/2015 sangat merugikan para buruh. Penetapan upah mengunakan formula baru yang ditetapkan dalam PP 78/2015 melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menambahkan, formula upah dalam PP 78/2015 yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan upah murah. Hal itu tidak sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). [rus]