Berita

ilustrasi/net

PILKADA SERENTAK

Peluang Keadilan Konstitusional Terkunci Pasal 158

KAMIS, 31 DESEMBER 2015 | 07:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

RMOL. Banjirnya gugatan pasangan calon dalam Pilkada serentak ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bukti Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum profesional dalam menyelenggarakan pilkada.

"Asas pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil masih sebatas slogan, karena politik uang masih marak," kata Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 31/12).

Meski demikian, Benny memaparkan gugatan sebanyak 149 gugatan tersebut hanya  bersifat administratif saja. Ia memprediksi tidak lebih dari separuh sengketa hasil pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi akan diperiksa lebih lanjut oleh hakim.


Ia menandaskan, pintu masuk gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi ialah Pasal 158 UU 8/ 2015 tentang Pilkada mensyaratkan hanya sengketa dengan selisih suara 0,5 persen hingga 2 persen saja yang dapat berlanjut ke persidangan. Pasal ini menyeleksi penerimaan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar selisih suara berdasarkan jumlah penduduk di provinsi, kota, atau kabupaten yang jadi peserta pilkada.

"Semakin banyak jumlah penduduknya, semakin kecil pula persentase selisih suara atas dasar hasil rekapitulasi KPU. Jadi peluang ratusan pasangan calon kepala daerah yang untuk mendapatkan keadilan konstitusional itu terkunci dengan adanya Pasal 158 tersebut," demikian Benny. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya