Berita

zulkarnain/net

Hukum

Zulkarnain: KPK Sudah Kantongi Nilai Kerugian Pelindo II

RABU, 30 DESEMBER 2015 | 12:23 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi perkiraan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II yang menyeret RJ Lino. Mantan Plt Wakil Ketua KPK, Zulkarnain yang juga ikut turut meneken surat perintah penyidikan (sprindik) kasus Pelindo mengatakan jumlah kerugian negara sudah terdeteksi.

"Jumlah riilnya nanti dikuatkan secara khusus, kerugian negara sudah ada, cuma jumlah perlu dilakukan audit investigatif dari ahli yang punya kompetensi," terang Zulkarnain lewat telpon seluler, Rabu (30/12).

Seperti diketahui, Lino resmi mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan Jakarta Selatan dengan alasan KPK tidak memiliki bukti kuat atas tuduhan merugikan negara dalam pengadaan tiga buah Quay Container Crane tahun anggaran 2010.


"Permasalahan kerugian negara kan enggak diungkapkan langsung, secara rinci nanti di pengadilan," kata pria yang akrab disapa Zul itu.

Zulkarnain menilai, tindakan yang dilakukan Lino beserta tim kuasa hukumnya hanya akan membuang-buang waktu dan uang. Oleh sebab itu, ia mengimbau Lino sebaiknya fokus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Kalau praperadilan otomatis keluar biaya dan waktu akan lebih panjang," ucapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum RJ Lino, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah melayangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/12) kemarin.

Lino telah ditetapkan sebagai tersangka pengadaan tiga buah Quay Container Crane tahun anggaran 2010. Selain memulai penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan tersangka, KPK juga tengah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara kasus ini.

Lino diduga menunjuk langsung perusahaan penggarap proyek tanpa lelang. Atas perbuatannya Lino disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU 31/1999 yang telah diubah dengan Uu 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[wid]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya