Luhut Binsar Panjaitan: Pengamanan Presiden Di Papua Sudah Diatur, Kita Berharap Tak Terjadi Apa-Apa

Presiden Jokowi berencana merayakan Tahun Baru bersama masyarakat Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. TNI dan Polri menyiapkan penga­manan berlapis, mengingat tingginya ancaman keaman­an di Papua pasca aksi penyerangan terhadap Polsek Sinak, Kabupaten Puncak. Berikut pemaparan Jenderal purnawirwan Luhut terkait persiapan pengamanan Pres­iden dan seputar gejolak kemanan di Papua dan Aceh.

Bagaimana persiapan pengamanan Presiden di Raja Ampat, mengingat ancaman kemanan di Papua sedang tinggi pasca kejadian peny­erangan kelompok bersenjata terhadap polisi di sana?
Pengamanan Presiden sudah diatur dengan baik, jadi mesti­nya sih kita harapkan tidak ada apa-apa di sana. Terkait kejadian (penyerangan terhadap Polsek Sinak) itu kan lokasinya den­gan tempat kunjungan Presiden cukup jauh dan sukunya pun berbeda. Tempat penyerbuan polisi itu kan memang daerah yang agak terpencil. Sementara Raja Ampat itu kan terpisah pulaunya dengan Papua. Dan di Raja Ampat itu kan relatif tidak terlalu banyak gangguan di sana, jadi kita tidak terlalu khawatir. Tapi kita tetap melakukan ek­stra pengamanan sesuai dengan prosedur pengamanan untuk seorang Presiden. Ada penam­bahan personel TNI-Polri itu pasti, semuanya kita terjunkan (termasuk sniper).

Terkait pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menyerang Polsek Sinak perkembangannya seperti apa?

Terkait pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menyerang Polsek Sinak perkembangannya seperti apa?
Polisi dan TNI sudah melaku­kan pengejaran, memang meng­hadapi gerilyawan itu butuh kekuatan ekstra, karena mereka itu kan menyerang di saat kita lengah. Hal itulah yang terjadi kemarin terhadap polisi. Pas kita lengah dia nyerang dan itu bukan kejadian pertama kali. Jadi itu memang harus diingatkan terus dari waktu ke waktu, agar tidak terjadi lagi.

Sebenarnya kelompok mana yang saat ini 'bermain' di Papua?
Ya kelompok-kelompok itu ju­ga, yang dua tahun lalu melaku­kan penyerangan. Jadi memang ada kelompok-kelompok suku di Puncak Jaya sana yang bermain dan kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Nantilah kita tangani pelan-pelan.

Melihat gejolak itu apakah perlu pemerintah pusat mem­beri perhatian lebih yang tak cukup hanya dengan otonomi khusus?
Semua ini kan hanya masalah kajian. Itu semua belum kita lakukan dengan pas. Tapi seka­rang dengan Presiden Jokowi membangun infrastruktur, mem­bangun pendidikan lebih merata, saya kira itu akan punya dampak luas. Tapi untuk melihat hasil­nya kita mesti sabar, ini kan kita baru satu tahun. Nanti dua tiga tahun baru akan kita li­hat perubahan-perubahan yang signifikan di sana. Sementara itu kita akan terus melakukan operasi-operasi khusus di sana untuk menyelesaikan masalah. Sudahlah kasih sama kita un­tukmenyelesaikannya. Kita kan punya pengalamam lama untuk mengatasi hal semacam itu. Kita sudah membuat pengamanan atau membuat langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan masalah Papua.

Persoalan Papua ini kan soal tak adanya pemerataan kesejahteraan terhadap suku-suku di sana...
Iyalah. Seperti kemarin Ibu Wagub Papua Barat cerita ke­pada saya, soal dana otsus (oto­nomi khusus) yang hampir dua triliun rupiah itu ternyata peng­gunaannya nggak pas menurut ibu itu. Untuk itu ke depan kita akan coba membuatnya agar terpadu. Begitu juga yang terjadi di Papua, gubernurnya saya ketemu juga mengeluhkan soal pendistribusian dana otsus yang tidak fokus, sehingga tidak terlihat buahnya. Triliunan dana otsus ternyata hasilnya juga tidak maksimal. Hal-hal seperti inilah yang harus kita perbaiki ke depannya. Dan itu semua butuh waktu, nggak bisa segera selesai.

Beralih ke provinsi yang juga berstatus otsus, Nanggore Aceh Darussalam. Kemarin kelompok Din Minimi sem­palan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyerahkan diri. Bagaimana Anda melihat itu?
Nggak ada masalah, kan kemarin itu sudah turun 120 orang disertai dengan peny­erahan puluhan pucuk senjata. Itu (mereka) semua kan bagian dari yang merasa tidak puas dengan kelompok-kelompok GAM yang berkuasa saat ini. Sekarang kan kita melihat orang Aceh yang menjadi pemimpin di sana ternyata pembangunan ekonominya juga kan belum bagus juga. Padahal dana yang sudah dituangkan di sana itu sudah cukup besar. Sekarang kita mau bilang Aceh juga harus melakukan introspeksi kenapa on direct investment nggak mau datang ke sana atau kurang berminat. Untuk itu harus sama-sama berkaca karena kan ujung-ujungnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat juga.

Bagaimana dengan tuntu­tan mereka yang meminta pengampunan?
Nanti kita lihat pelan-pelan saya kan komunikasi terus. Saya lihat sampai di mana yang bisa diselesaikan. Saat ini biarkanlah mereka menikmati dulu keber­samaan dengan keluarganya sampai beberapa waktu ke de­pan, setelah itu kita evaluasilah satu per satu.

Terkait aspirasi mereka yang menginginkan agar KPK masuk ke Aceh untuk meny­idik anggaran di Pemprov Aceh bagaimana?
Nah itu bagus kan mereka yang minta. Kalau rakyat Aceh sudah meminta itu berarti kan sudah ada rasa ketidakpuasan mereka. Sebenarnya kan bukan hanya di Aceh, Papua dan daerah lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya) juga harus ada audit dari BPK atau BPKP, supaya transparan se­mua. ***