P‎residen Jokowi kembali didesak untuk memutuskan pembangunan kilang gas Blok Masela di daratan, (onshore), bukan di atas laut (offshore).
Sebab jika dibangun di daratan, akan sangat banyak manfaat baik bagi masyarakat Maluku maupun masyarakat di perbatasan, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste.
Desakan tersebut disampaikan Engelina Pattiasina setelah ditunjuk sebagai Kordinator "Solidaritas Persaudaraan Melanesia Indonesia" di Jakarta, Selasa (29/12).
Desakan tersebut merupakan hasil pertemuan dari 20 tokoh masyarakat Indonesia Timur lintas profesi yang mewakili Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT seperti Boetje Baltazar, Prof Nus Saptenno, Dr Alfond Leomau, Dr Ignas Iriantom Roy Simbiak, SH, Amir Hamzah, Dr.Sujud Sirajudin, dan Servas Pandur.
Menurut Engelina, jika kilang gas dibangun di lautan lepas maka dampak ekonomi bagi masyarakat tidak ada. Pada kesempatan itu, dia juga mendesak Presiden Jokowi untuk melibatkan masyarakat asli atau indigenous people dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemanfaatn sumber daya alam.
Engelina beralasan banyak sumber daya alam yang ada di tanah adat. Dengan dilibatkannya masyarakat adat diyakini dapat mengubah nasib mereka. Sisi positif lainnya, menurut dia, justru dapat menguatkan bargaining Kepala Negara dalam menghadapi korporasi asing.
Engelina yang juga pendiri Archipelago Solidarity Foundation menyatakan, kesimpulan dari pertemuan para tokoh ini akan disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mengingatkan janji janji kampanyenya yang akan
membangun Poros Maritim Dunia.
"Dan harus diingat bagian dari poros itu adalah wilayah Timur yang selama puluhan tahun tertinggal karena kemiskinan, meskipun SDA sangat berlimpah," tegas Engelina.
Para tokoh seperti Ignas Irianto, Prof Nus Saptenno, Dr Sujud Sirajudin, dan Amir Hamzah menekankan bahwa pelibatan masyarakat asli atau amsyaralat adat sangatlah penting dan saat ini masyarakat adat mendapat perlindungan hukum yangs sangat kuat di Badan PBB.
"Kalau Jokowi mau komitmen dengan tujuan Nawacita, ya libatkan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA, seperti Migas," ujar Amir Hamzah.
[dem]
