Berita

SUDIRMAN SAID/NET

Bisnis

Menteri ESDM Harusnya Jelaskan Harga BBM Lebih Detail Dan Objektif

SELASA, 29 DESEMBER 2015 | 10:53 WIB | LAPORAN:

Menteri ESDM Sudirman Said jangan hanya buka-bukaan terkait kebijakan saham PT Freeport Indonesia, tapi juga harus konsisten dalam kebijakan lainnya seperti penetapan harga BBM dan pungutan ketahanan energi.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mengingatkan, UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) harus dilakukan secara transparan guna memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari manipulasi, akuntabel, dan untuk menumbuhkan kepercayaan (trust) dari publik kepada pemerintah, sebagai pengambil kebijakan.

"Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Juga tidak cukup dengan mengatakan energi fosil kita yang tak terbarukan akan segera habis," tegasnya.


Pemerintah, lanjut dia, harus mulai lebih detail dan objektif argumentasinya kepada rakyat sebagai konsumen BBM dan objek pungut.

Menurut dia, selain atas alasan UU, yang itu pun harus diterjemahkan lebih lanjut ke dalam peraturan pemerintah, maka pemerintah harus terbuka terhadap komponen biaya produksi BBM dan profit yang diambil, sehingga ada alasan harga BBM menjadi seperti sekarang ini, yakni premiun Rp 7.400 dan solar Rp 6.700 per liternya dan per 5 Januari 2016 akan diturunkan menjadi Rp 7.150 untuk premium dan Rp 5.950 untuk solar.

"Kini momentum bagi pemerintah dan PT Pertamina, sebagai BUMN migas, untuk mulai terbuka ke publik, disebabkan publik merasa harga BBM masih mahal dan akan dipungut biaya untuk ketahanan energi," jelasnya.

Apalagi, menurut dia, pemerintah sudah berani melikuidasi Petral yang selama ini dianggap makelar dan bagian dari ekonomi rente. Tapi kenyataannya tak ada perubahan signifikan setelah likuidasi Petral.

"Ini harus dijelaskan ke publik, agar tidak tumbuh pemikiran bahwa Petral yang dilikuidasi hanya digantikan oleh 'Petral baru' dan hanya berganti pemain," katanya.[wid]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya