Berita

lalu mara/net

Wacana Golkar Partai Ilegal Untuk Hambat Ade Komaruddin Jadi Ketua DPR

SENIN, 28 DESEMBER 2015 | 13:21 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel sepertinya tidak membaca keputusan PTUN dan Mahkamah Agung terkait kepengurusan Partai Golkar. Pun demikian, Fahmi juga sepertinya tidak membaca keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa. Pernyataan Lalu Mara ini menanggapi perkataan Fahmi bahwa kepengurusan Partai Golkar dari tingkat pusat hingga daerah sudah tidak berlaku lagi per 1 Januari 2016. Kata Fahmi, dengan tidak adanya kepengurusan yang sah, secara dejure artinya per tanggal itu Partai Golkar sudah bubar. (Baca: Per 1 Januari 2006 Golkar Partai Ilegal).

Kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 28/12), Lalu Mara menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang memenutuskan kepengurusan kembali ke Munas Riau. Kalau pun itu ada, maka itu ada di dalam keputusan sela PTUN. Sementara keputusan PTUN sampai MA, yang berkekuatan hukum tetap, menyatakan kepengurusan DPP Golkar hasil munas Ancol tidak sah.


Di sisi lain, lanjut Lalu Mara, ada juga keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diperkuat keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan Munas Bali sah. Dan saat ini, tinggal menunggu keputusan MA, yang tentunya dengan catatan bila pihak Ancol melakukan kasasi.

"Tinggal Pak Menkumham saja, kalau dia menyadari bahwa negara ini negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, ya sebagai abdi negara yang berprofesi hukum seharusnya beliau taat dan melaksanakan keputusan institusi hukum seperti pengadilan negeri, PTUN dan MA," ungkap Lalu Mara.

"Sudah jelas Munas Bali itu sah berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi jakarta. Sudah jelas juga bahwa kepengurusan DPP hasil Munas Ancol dinyatakan tidak sah, dan Menkumham diminta mencabut SK-nya," sambung Lalu.

Lalu Mara pun menilai pernyataan Fahmi ini menjadi bagian dari membangun opini untuk menggangu penetapan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto.

"Ini artinya, ada pihak yang ingin mengganjal atau menghambat Ade Komaruddin menjadi Ketua DPR," demikian Lalu Mara. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya