Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat memanfaatkan momentum perbaikan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan tahun 2016.
Sekretaris Jenderal DPP KNTI Niko Amrullah menyebut setidaknya ada tiga faktor pendukung momentum perbaikan pengelolaan perikanan di 2016.
"Tiga faktor itu adalah pertama, pemberantasan pencurian ikan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga berhasil meneyelamatkan sumber daya dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan," paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (28/12).
Ia memperkirakan paling moderat sekitar 1 juta ton ikan terselamatkan dari praktik penangkapan ikan ilegal. "Jika benar, maka potensi ini berpeluang meningkatkan pendapatan nelayan," ucapnya.
Sementara faktor kedua adalah peningkatan anggaran KKP, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan nelayan seperti pengadaan sekitar 3 ribu kapal dan alat tangkap serta benih ikan.
Faktor terakhir, lanjutnya, adalah terus berkembang dan terbangunnya organisasi nelayan dan koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia.
Namun, menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi penghambat pada 2016 antara lain partisipasi masyarakat nelayan dalam inisiasi program dan kebijakan perikanan dan kelautan masih dikesampingkan, serta perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin panjang.
Penghambat lainnya, menurut dia, adalah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kepada nelayan, seperti dijanjikan pemerintah, belum benar-benar terealisasi di lapangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terbilang rendah.
Selain itu, ujar Niko, harga input produksi semacam BBM dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali, serta munculnya perlawanan balik dari sederet perusahaan perikanan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah di 2015
.[wid]
