Berita

foto: BARAJP

Nusantara

Bertemu Di Kupang, BaraJP Minta Jokowi Wujudkan Swasembada Garam-Gula

SENIN, 28 DESEMBER 2015 | 06:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendaknya menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menekan berbagai bahan pangan impor, antara lain dengan menetapkan batas harus swasembada garam, gula, tepung ikan (fish meal), pisang, pepaya dan lain-lain.

Demikian disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Sihol Manullang dalam pertemuan pengurus BaraJP Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Presiden Jokowi, di Hotel Sotis, Kupang, Minggu malam (27/12).

Menurut Sihol, dengan adanya BUMN yang bergerak dalam industri garam, seharusnya misi meminimalisasi impor bisa dilakukan.


"Ada yang dilupakan pengelola BUMN, seakan-akan tidak ada beban," ujarnya.

Menanggapi permintaan BaraJP, Presiden Jokowi mengatakan, untuk gula (tebu), sudah ditetapkan batas harus swasembada. Sedangkan untuk garam, kini sedang dalam tahap finalisasi program, supaya impor minimum.

Ketua BaraJP NTT William Koba mengatakan, pihaknya sedang memasyarakatkan sorgum untuk bahan pakan ternak di Kupang.

"Kami minta Bapak Presiden membantu sosialisasi penanaman sorgun," kata William.

BaraJP mengingatkan, BUMN juga seharusnya ikut serta dalam swasembada pangan (beras-jagung-gula), dengan mewajibkan semua PT Perkebunan Negara (PTPN) untuk menanam padi, jagung dan tebu.

"Kita juga punya perusahaan perikanan, tetapi tahun 2014, dari 90 ribu ton kebutuhan fish meal (tepung ikan), baru 10 ribu ton saja yang diproduksi dalam negeri," kata Sihol kepada Jokowi.

Fish meal sangat penting menekan harga ayam potong, karena 10 persen dari pakan ayam adalah fish meal. Selebihnya adalah jagung. Jika jagung juga sudah swasembada, maka nilai impor makanan akan turun dan harga ayam pun turun.

BaraJP juga memberi masukan, alat-alat kesehatan hingga kini masih dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).  Masalah ini hendaknya segera disentuh dalam Paket Kebijakan Ekonomi mendatang.

"Namun perlu kontrol ketat, apakah harga pelayanan kesehatan bisa turun dengan pembebasan PPnBM. Jangan sampai Pemerintah membantu, tetapi biaya pelayanan kesehatan masih tetap tinggi," demikian Sihol dalam rilisnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya