Berita

foto: BARAJP

Nusantara

Bertemu Di Kupang, BaraJP Minta Jokowi Wujudkan Swasembada Garam-Gula

SENIN, 28 DESEMBER 2015 | 06:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendaknya menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menekan berbagai bahan pangan impor, antara lain dengan menetapkan batas harus swasembada garam, gula, tepung ikan (fish meal), pisang, pepaya dan lain-lain.

Demikian disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Sihol Manullang dalam pertemuan pengurus BaraJP Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Presiden Jokowi, di Hotel Sotis, Kupang, Minggu malam (27/12).

Menurut Sihol, dengan adanya BUMN yang bergerak dalam industri garam, seharusnya misi meminimalisasi impor bisa dilakukan.


"Ada yang dilupakan pengelola BUMN, seakan-akan tidak ada beban," ujarnya.

Menanggapi permintaan BaraJP, Presiden Jokowi mengatakan, untuk gula (tebu), sudah ditetapkan batas harus swasembada. Sedangkan untuk garam, kini sedang dalam tahap finalisasi program, supaya impor minimum.

Ketua BaraJP NTT William Koba mengatakan, pihaknya sedang memasyarakatkan sorgum untuk bahan pakan ternak di Kupang.

"Kami minta Bapak Presiden membantu sosialisasi penanaman sorgun," kata William.

BaraJP mengingatkan, BUMN juga seharusnya ikut serta dalam swasembada pangan (beras-jagung-gula), dengan mewajibkan semua PT Perkebunan Negara (PTPN) untuk menanam padi, jagung dan tebu.

"Kita juga punya perusahaan perikanan, tetapi tahun 2014, dari 90 ribu ton kebutuhan fish meal (tepung ikan), baru 10 ribu ton saja yang diproduksi dalam negeri," kata Sihol kepada Jokowi.

Fish meal sangat penting menekan harga ayam potong, karena 10 persen dari pakan ayam adalah fish meal. Selebihnya adalah jagung. Jika jagung juga sudah swasembada, maka nilai impor makanan akan turun dan harga ayam pun turun.

BaraJP juga memberi masukan, alat-alat kesehatan hingga kini masih dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).  Masalah ini hendaknya segera disentuh dalam Paket Kebijakan Ekonomi mendatang.

"Namun perlu kontrol ketat, apakah harga pelayanan kesehatan bisa turun dengan pembebasan PPnBM. Jangan sampai Pemerintah membantu, tetapi biaya pelayanan kesehatan masih tetap tinggi," demikian Sihol dalam rilisnya. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya