Kontras: Perlindungan HAM Era Jokowi Belum Banyak Kemajuan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo belum menunjukkan kinerja penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, situasi HAM sepanjang 2015 tidak menunjukkan perubahan signifikan. Bahkan, banyak kasus peninggalan masa lalu yang hingga saat ini masih belum diselesaikan.

"Pemerintahan Jokowi sama dengan pemerintahan zaman SBY, bahkan dalam hal penegakan Jokowi hanya melanjutkan saja tidak ada kemajuan dalam satu tahun ini," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/12).

Haris menjelaskan, dalam satu tahun ini Kontras menerima sebanyak 62 laporan masyarakat atas kasus-kasus pelanggaran hak sipil dan politik. Seperti hak atas hidup, jaminan kebebasan beragama, pembunuhan tanpa proses hukum, serta penangkapan sewenang-wenang.

Sementara, untuk penerapan hukum syariat Islam melalui Qanun Jianyat di Aceh, selama 2015 tercatat ada 25 kali eksekusi hukum cambuk kepada 183 terpidana yang enam diantaranya adalah perempuan.

Soal intoleransi beragama sedikitnya ada 96 kasus yang terjadi, di mana Jakarta menjadi wilayah yang paling sering membangun sentimen anti toleransi beragama dengan sebanyak 18 insiden. Dalam bidang ekonomi dan sosial ada sekitar 34 pengaduan.

"Jika kasus-kasus pelanggaran HAM tidak diselesaikan maka pada 2016 bisa jadi akan semakin memburuk," tegas Haris. [wah]