Pemerintah harus menjelaskan rencana memungut dana ketahanan energi dari setiap liter bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli rakyat, secara detail. Sebab, hingga saat ini pun masih banyak ketidakjelasan yang menyertainya.
"Aturan mainnya harus jelas dulu, sebab kalau tata kelola tidak jelas, rawan terjadi KKN (korupsi kolusi nepotisme)," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.
Menurut Marwan, tata kelola dana pungutan harus benar-benar transparan, mulai dari mekanisme pemungutan, penyimpanan, penggunaan, hingga pengawasannya.
"Pemerintah bisa mencontoh penerapan skema Dana Ketahanan Energi di beberapa negara lain," ucapnya.
Kementerian ESDM mengestimasi Dana Ketahanan Energi yang bisa dikumpulkan per tahun berkisar Rp 15 triliun. Itu berasal dari pungutan Rp 300 per liter untuk solar yang konsumsinya tahun depan diperkirakan 16 juta kiloliter, serta Rp 200 per liter untuk premium dan bahan bakar tertentu lainnya yang konsumsinya diperkirakan 51 juta kiloliter. Hanya saja diakui Menteri ESDM Sudirman Said, mekanisme penganggarannya belum ada.
Ia mengklaim, rencana pemungutan Dana Ketahanan Energi sudah dibahas di level pemerintah dan parlemen berulang-ulang. Tapi, hingga saat ini belum pernah direalisasikan. Padahal, sudah diatur pula dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Terkait penggunaan Dana Ketahanan Energi, Sudirman menyebut diantaranya untuk membangun infrastruktur energi terbarukan, membiayai riset penelitian dan pengembangan energi terbarukan, termasuk mesubsidi tarif listrik dari energi terbarukan yang saat ini harganya belum kompetitif.
''Bisa juga untuk pengembangan infrastuktur energi di wilayah (Indonesia) timur yang masih kurang,'' ujarnya.
[wid]
