Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo, mengusulkan agar dalam revisi Undang-Undang tentang Pemilu diwacanakan adanya utusan golongan yang terdiri dari akademikus, cendekiawan dan tokoh masyarakat di DPR.
"Kehadiran akademikus dan tokoh masyarakat di DPR bisa mencerahkan akal miring di DPR yang bercokol selama ini," kata Benny dalam keterangannya (Kamis, 24/11).
Dikatakan dia, utusan golongan ini bukan dari TNI dan Polri seperti Orde Baru. Kinerja DPR pasca reformasi, kata Benny, lebih mementingkan korporasi global daripada kepentingan konstituen, menyebabkan sumber daya alam kita terkuras habis dan rakyat harus menanggung hutang dari IMF, World Bank, dan badan internasional lainnya, serta hutang najis (odious debt) yang berasal dari hutang konglomerat hitam (hutang privat) yang dijadikan hutang publik.
"Akibatnya bisa gawat jika (DPR) diisi oleh para perampok. Jadi harus ada jatah kursi bagi cendekiawan dan tokoh masyarakat, sebab mereka tidak bisa bersaing merebut suara dengan para selebritas dalam pemilu. Mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh seorang Nikita Mirzani atau Ayu Ting-Ting dalam pemilu, meski berkualitas,†jelasnya.
Menurut Benny, tidak salah memuat pasal yang mengatur tentang utusan golongan. Ia memaparkan Tokoh Orde Reformasi tidak memahami bahwa sistem pemerintahan campuran (mixed system) tanpa Trias Politika yang disusun oleh Pendiri Negara (the Founding Fathers and Mothers) berdasar asas demokrasi, tetapi berbeda dengan sistem presidensial Amerika Serikat yang menggunakan Trias Politika dan juga berbeda dengan sistem parlementer Inggris (Cabinet Government) yang tanpa Trias Politika.
Benny menandaskan Tokoh Orde Reformasi juga memiliki persepsi keliru mengenai sistem pemerintahan susunan Pendiri Negara. Para Pendiri Negara menghendaki sistem pemerintahan sendiri.[dem]
