Pemerintah tidak selayaknya memungut Rp 200 per liter untuk setiap pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Rp 300 untuk Solar. Karena itu sama saja pemerintah mengisap rakyatnya.
"Kasarnya publik mensubisdi pemerintah. Rp 200 rupiah itu nggak kecil lho," dalam diskusi Refleksi Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2015 bertajuk 'Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal?' di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (24/12).
Dia mengingatkan, saat ini harga minyak dunia mengalami penurunan. Tetapi masyarakat malah dibebani pungutan-pungutan yang tidak jelas pengelolaannya.
Menurutnya, tidak masuk akal, sebelumnya ada penurunan bahan bakar minyak sebesar 125 rupiah. Tetapi secara tiba-tiba masyarakat dimintai 200 rupiah oleh pemerintah.
Ia mengatakan kinerja pemerintah dalam sektor bahan bakar minyak tidak memiliki regulasi yang jelas, imbasnya publik hanya bisa pasrah atas keputusahan pememerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.
"Ada ketidakadilan dari pemerintah atas rakyatnya sendiri. Publik disuguhi drama-drama politik yang tidak jelas," sesalnya.
Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan di sektor energi saat ini, bukanlah pribadi yang mampu membawa Indonesia ke arah lebih baik dalam sektor energi.
"Kebijakan yang menyimpang dari konstitusi kita. Penyimpangan ini mengakar dari sana semua," demikian Ferdinan.
[zul]
