Berita

Rudi Wahyono

Meski Penyumbang Devisa Tertinggi Kedua, Nasib Buruh Migran Memprihatinkan

KAMIS, 24 DESEMBER 2015 | 17:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah Indonesia belum hadir dalam menangani persoalan buruh migran, mulai dari hulu sampai hilir. Padahal, negara sangat bergantung pada jumlah devisa yang dikirimkan dari jerih payah mereka.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) Rudi Wahyono dalam acara Diskusi Publik "Potret Hak Anak Buruh Migran yang Ditinggalkan" di Kampus UNJ, Jakarta kemarin.

"Saat ini, devisa dari buruh migran itu tertinggi kedua setelah pendapatan dari minyak dan gas. Pemerintah sangat bergantung dengan mereka, tapi mengabaikan urusan perlindungan dan tanggung jawab pada keluarga buruh migran yang ditinggalkan di tanah air," ungkap Rudi.


Rudi menambahkan buruh migran tergolong kelompok masyarakat yang rapuh dan rentan mengalami penderitaan berlapis (vulnerable group) dari berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan berangkat menjadi buruh migran, maka dia akan meninggalkan anak dan suaminya. Secara psikis, seorang suami menjadi tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya dan anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya.

"Buruh migran perempuan itu pun rentan mengalami eksploitasi, baik saat pra hingga di negara penempatan,” jelas Alumnus Master Ekonomi dari Cheng Kung University, Taiwan, ini.

Oleh karena itu, Rudi berharap pemerintah harus lebih serius menghadirkan Nawacita bagi buruh migran. Dimana salah satu poinnya adalah menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan aman pada seluruh warga negara.

"Jika saat ini ada sekitar 4 juta orang buruh migran, dan 3 juta di antaranya adalah perempuan dengan asumsi masing-masing mereka meninggalkan 2 orang anak, maka ada 6 juta anak-anak Indonesia yang hidupnya jauh dari kasih sayang seorang Ibu. Kalau pun mereka sekolah di negara penempatan, seperti di Malaysia, mereka hanya mendapatkan sekolah informal. Ini peringatan serius bagi masa depan negara!" demikian Rudi Wahyono.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya