Berita

Rudi Wahyono

Meski Penyumbang Devisa Tertinggi Kedua, Nasib Buruh Migran Memprihatinkan

KAMIS, 24 DESEMBER 2015 | 17:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah Indonesia belum hadir dalam menangani persoalan buruh migran, mulai dari hulu sampai hilir. Padahal, negara sangat bergantung pada jumlah devisa yang dikirimkan dari jerih payah mereka.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) Rudi Wahyono dalam acara Diskusi Publik "Potret Hak Anak Buruh Migran yang Ditinggalkan" di Kampus UNJ, Jakarta kemarin.

"Saat ini, devisa dari buruh migran itu tertinggi kedua setelah pendapatan dari minyak dan gas. Pemerintah sangat bergantung dengan mereka, tapi mengabaikan urusan perlindungan dan tanggung jawab pada keluarga buruh migran yang ditinggalkan di tanah air," ungkap Rudi.


Rudi menambahkan buruh migran tergolong kelompok masyarakat yang rapuh dan rentan mengalami penderitaan berlapis (vulnerable group) dari berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan berangkat menjadi buruh migran, maka dia akan meninggalkan anak dan suaminya. Secara psikis, seorang suami menjadi tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya dan anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya.

"Buruh migran perempuan itu pun rentan mengalami eksploitasi, baik saat pra hingga di negara penempatan,” jelas Alumnus Master Ekonomi dari Cheng Kung University, Taiwan, ini.

Oleh karena itu, Rudi berharap pemerintah harus lebih serius menghadirkan Nawacita bagi buruh migran. Dimana salah satu poinnya adalah menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan aman pada seluruh warga negara.

"Jika saat ini ada sekitar 4 juta orang buruh migran, dan 3 juta di antaranya adalah perempuan dengan asumsi masing-masing mereka meninggalkan 2 orang anak, maka ada 6 juta anak-anak Indonesia yang hidupnya jauh dari kasih sayang seorang Ibu. Kalau pun mereka sekolah di negara penempatan, seperti di Malaysia, mereka hanya mendapatkan sekolah informal. Ini peringatan serius bagi masa depan negara!" demikian Rudi Wahyono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya