Kebijakan Pemerintah yang disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said akan memungut Rp 200 per liter BBM jenis Premium dan Rp 300 untuk Solar dipertanyakan.
Menurut Direktur Energy Watch, Ferdinan Hutahaea, kebijakan Kementerian ESDM tersebut janggal.
"Dasar hukumnya apa. Seharusnya masyarakat tidak dieksploitasi," kata Ferdinan dalam diskusi Refleksi Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2015 bertajuk 'Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal?' di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (24/12).
Ferdinan mengakui berdasarkan UU 30/2007 tentang Energi memang pemerintah dibenarkan memungut dana energi. Namun, sumber pungutan bukan rakyat yang membeli BBM, melainkan para kontraktor yang melakukan usaha.
"Mereka menikmati keuntungan luar biasa dari harga post production. Kenapa mereka tidak menyisihkan dana untuk itu, malah dibebankan pungutan yang tidak layak," kesalnya.
Tak hanya itu, dia menilai landasan hukum yang diberlakukan Sudirman Said berpotensi liar. "Pungutan ke publik harus diturunkan ke PP (Peraturan Pemerintah). Ini PP-nya tidak. Ini kan tidak dijelaskan pemerintah," bebernya.
Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah menjelaskan hal tersebut ke masyarakat mengenai pengelolaan dana tersebut. Serta, sampai mana dana itu mengalir.
"Sekarang kita sangat menuntut pemerintah dana ini ke mana. Kemarin untuk dana energi baru, berapa untuk itu? Ini kan harus clear. Alokasinya harus jelas. Di APBN kan kita tidak melihat ada ini," demikian Ferdinan.
Kemarin Menteri ESDM Sudirman Said mengumumkan penurunan harga BBM jenis Premium dan Solar. Berdasarkan harga keekonomian, harga Premium Rp 6.950/liter. Sebelumnya, Rp 7.300/liter. Namun karena ada pungutan dana ketahanan energi Rp 200/liter untuk Premium, harga Premium menjadi Rp 7.150/liter.
Sedangkan untuk Solar, dana ketahanan energi Rp 300/liter. Sehingga harga Solar dari Rp 6.700/liter menjadi Solar Rp 5.950/Liter.
[zul]
