Berita

Terlalu Mengutamakan Freeport, Pemerintah Dinilai Inlander

KAMIS, 24 DESEMBER 2015 | 16:28 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Dirut Energy Watch, Ferdinan Hutahaea, menyoroti sikap pemerintah terutama Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait keberadaan tambang asing.  Menurutnya, sikap JK yang pro terhadap perusahaan tambang asing membuktikan dia seorang inlander yang sesungguhnya.

"Jusuf Kalla itu inlander. Masak masyarakat Indonesia kepentingannya di bawah dibanding kepetingan Freeport, inlander itu," jelasnya dalam diskusi 'Refleksi Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2015, Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal? di Resto Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (24/12).

Menurutnya, JK terlalu liberal. Padahal Pemerintah seharusnya mencari konsep aplikatif yang benar untuk kehidupan ekonomi bangsa. "Budaya negara kita ini seperti apa, harus ada sistem yang cocok untuk kita jangan hanya mengadopsi liberal," tandasnya.


Oleh sebab itu, ia menyayangkan sikap masyarakat Indonesia apabila ada yang sangat berkiblat kepada Barat. Padahal Ferdinan menambahkan, budaya antre yang baik pun terlahir dari budaya sosialis.

"Indonesia sifatnya kenapa sih kalau ada Barat yang datang serasa malaikat tuun dari langit ke-9. Padahal sosialis tidak seluruhnya buruk," sesalnya.

Para pembicara dalam diskusi 'Refleksi Kerja Kabinet Kerja Jokowi-JK' yang terdiri dari Ferdinan dan pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan Jokowi-JK.

Tetapi apabila ada kepentingan kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara seperti belakangan ini, jangan diharapkan Indonesia menjadi negara yang mampu bertahan dalam persaingan dunia terlebih mengenai program Masyarakat Asean 2015.

Beberapa waktu sebelumnya, JK mengungkapkan soal kelangsungan investasi PT Freeport Indonesia. "Kalau undang investasi dari luar, tentu investasi yang sudah ada kita jaga kelangsungannya. Kalau suatu investasi tidak kita jaga, bagaimana bisa undang investasi lain," tandasnya. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya