Berita

Terlalu Mengutamakan Freeport, Pemerintah Dinilai Inlander

KAMIS, 24 DESEMBER 2015 | 16:28 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Dirut Energy Watch, Ferdinan Hutahaea, menyoroti sikap pemerintah terutama Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait keberadaan tambang asing.  Menurutnya, sikap JK yang pro terhadap perusahaan tambang asing membuktikan dia seorang inlander yang sesungguhnya.

"Jusuf Kalla itu inlander. Masak masyarakat Indonesia kepentingannya di bawah dibanding kepetingan Freeport, inlander itu," jelasnya dalam diskusi 'Refleksi Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK 2015, Benarkah Kabinet Kerja Jokowi-JK Gagal? di Resto Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (24/12).

Menurutnya, JK terlalu liberal. Padahal Pemerintah seharusnya mencari konsep aplikatif yang benar untuk kehidupan ekonomi bangsa. "Budaya negara kita ini seperti apa, harus ada sistem yang cocok untuk kita jangan hanya mengadopsi liberal," tandasnya.


Oleh sebab itu, ia menyayangkan sikap masyarakat Indonesia apabila ada yang sangat berkiblat kepada Barat. Padahal Ferdinan menambahkan, budaya antre yang baik pun terlahir dari budaya sosialis.

"Indonesia sifatnya kenapa sih kalau ada Barat yang datang serasa malaikat tuun dari langit ke-9. Padahal sosialis tidak seluruhnya buruk," sesalnya.

Para pembicara dalam diskusi 'Refleksi Kerja Kabinet Kerja Jokowi-JK' yang terdiri dari Ferdinan dan pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan Jokowi-JK.

Tetapi apabila ada kepentingan kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara seperti belakangan ini, jangan diharapkan Indonesia menjadi negara yang mampu bertahan dalam persaingan dunia terlebih mengenai program Masyarakat Asean 2015.

Beberapa waktu sebelumnya, JK mengungkapkan soal kelangsungan investasi PT Freeport Indonesia. "Kalau undang investasi dari luar, tentu investasi yang sudah ada kita jaga kelangsungannya. Kalau suatu investasi tidak kita jaga, bagaimana bisa undang investasi lain," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya