Rusuh massa terjadi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Sembari menenÂteng senjata tajam ratusan orang pendukung pasangan salah satu cagub berunjuk rasa di depan kantor GuberÂnur Kaltara. Mereka menoÂlak rekapitulasi penghitunÂgan suara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Bentrok pecah. Aula kantor Gubernur dibaÂkar. Dua mobil dinas pemda pun ikut dibakar.
Mendagri Tjahjo Kumolo menunding rusuh massa itu terjadi lantaran kelalaian aparat pemda setempat. Berikut wawanÂcara Rakyat Merdeka dengan Tjahjo, kemarin.
Kaltara membara, bisa diceritakan kronologisnya?
Massa melakukan aksi dan mulai melakukan pembakaran ban mobil dan melemparnya ke gedung pemda.
Massa melakukan aksi dan mulai melakukan pembakaran ban mobil dan melemparnya ke gedung pemda.
Tapi sayangnya, tidak ada kesigapan aparat dan satpol PP mencegahnya.
Sebenarnya apa yang menÂjadi penyebab utama terjadinÂya kerusuhan itu?Pertama, karena ketidaksiaÂpan dan ketidaksigapan dari aparat terpadu. Padahal kan dari hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya, tahap penghitungan ini sangat rawan konflik. Kedua, pejabat guberÂnur serta Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) kurang peka terhadap situasi keamanan.
Seharusnya bagaimana?Elemen-elemen ini seharusÂnya peka dengan situasi. Terus berkordinasi dan saling mengÂingatkan, dan mendorong aparat keamanan, termasuk polisi paÂmong praja dikerahkan untuk pengamanan gedung pemda. KPU juga terus
stand by sehingga tiap saat bisa memonitor dan mendeteksi.
Tapi aparat masih kecolonÂgan, ini bagaimana?Makanya, sebenarnya untuk mendeteksi pergerakan massa dan antisipasinya itu nggak sulit, apalagi wilayah Bulungan ini sangat kecil. Seharusnya gubernur terus aktif memonitor situasi. Aneh kalau nggak bisa dideteksi sebelumnya.
Tapi kenapa hal itu bisa tetap terjadi. Apa tidak ada pengarahan dari pusat terkait langkah antisipatif?Sesuai rakor pengarahan, edaran dan radiogram, sejak persiapan awal pilkada serentak, sebagai Mendagri saya sudah memberikan petunjuk secara terbuka.
Apa saja itu?Saya menyampaikan, kepala daerah harus waspada dan cerÂmat serta terus melakukan kordiÂnasi dengan (forkompinda), tim sukses pasangan calon, tokoh masyarakat, adat, KPU, Bawaslu dan elemen masyarakat. Presiden pun sudah menyampaikan deÂmikian.
Untuk apa?Sebagai deteksi dini, untuk mencegah konflik kerusuhan sebelum, saat, dan usai pelaksaÂnaan pilkada, agar berjalan aman dan lancar, dan Polri pun telah menetapkan siaga I.
Lalu saat ini apa langkah yang sudah diambil Kementerian Anda?Saya sudah mengirim tim kecil dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), serta tim dari Ditjen Otonomi Daerah untuk investigasi di Kaltara. Laporannya nanti akan disamÂpaikan ke saya.
Situasi sekarang bagaimana?Sekarang kondisi di sana sudah terkendali karena aparat gabungan TNI dan Polri sudah diterjunkan.
Atas kejadian itu apakahada sanksi bagi pejabat Kaltara?Akan ada evaluasi dan teguran keras. Saya juga sudah perintahÂkan Dirjen PolPum untuk korÂdinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian untuk evaluasi dan mencermati di daerah lain, karena tahapan penetapan pemenang dan kepuÂtusan hasil sengketa perlu dicerÂmati dengan seksama.
Setelah evaluasi dan teguran keras, kira-kira sanksi seperti apa yang akan diberikan keÂpada pejabat setempat?Belum diputuskan sekarang. Saya masih menunggu hasil evaluasi dan investigasi dari tim yang sudah berangkat ke Kaltara.
Apakah tahapan pilkada akan dilanjutkan sesuai denÂgan keputusan KPUD setemÂpat?Tahapan terus dilakukan. Jika ada pasangan yang tidak puas, sudah ada mekanismeÂnya. Silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. ***
