Berita

RJ Lino/net

Hukum

Gerindra: Jokowi Jangan Masuk Angin, Segera Copot RJ Lino

RABU, 23 DESEMBER 2015 | 00:10 WIB | LAPORAN:

Rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II DPR sekaligus penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jangan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunggu lama untuk mencopot Dirut PT Pelindo II RJ Lino.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade saat berbincang dengan RMOL beberapa saat lalu, Selasa malam (22/12).

"Kasusnya sudah jelas di Pansus Pelindo. Statusnya pun sudah tersangka dari KPK bahwa RJ Lino melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dirinya dan korporasi. Jadi, Presiden Jokowi harus segera copot RJ Lino," katanya.


Andre menambahkan, jika pemerintahan Jokowi serius ingin memberantas korupsi dan menegakkan hukum maka harus mengganti dirut Pelindo II tersebut.

Sebagaimana diberitakan, dalam rapat paripurna, DPR telah menyetujui rekomendasi Pansus Pelindo II agar Presiden memecat RJ Lino karena terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan.

Presiden Jokowi dinilai wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR jika benar-benar mentaati konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

KPK sendiri juga telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010 dengan sprindik yang diteken pada 15 Desember 2015.

Atas perbuatannya, RJ Lino dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 junto pasal 55 KUHP. [wah] 

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya