Berita

setya novanto/net

Hukum

Hindari Intervensi Hukum Novanto Harus Dicopot Dari DPR

SELASA, 22 DESEMBER 2015 | 17:10 WIB | LAPORAN:

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sudah selayaknya mantan Ketua DPR Setya Novanto mendapat sanksi tegas dari partainya, bukan malah diberikan jabatan baru sebagai ketua Fraksi Golkar di parlemen.

Menurut Koordinator Divisi Hukum Politik ICW Donal Fariz, selama memimpin DPR, Novanto sudah dua kali melakukan pelanggaran etik. Hal ini kemungkinan akan terulang jika dia tetap mendapat posisi praktis.

"Sudah sepatutnya Partai Golkar melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada yang bersangkutan," ujarnya di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (22/12).


Donald menjelaskan, sanksi berupa PAW merupakan cara terbaik agar dapat meredam penyalahgunaan kewenangan yang beberapa kali dilakukan Novanto. Di samping itu, sanksi juga akan mempermudah aparat Kejaksaan Agung untuk memanggil Novanto terkait permufakatan jahat untuk meminta saham Freeport Indonesia yang sedang ditangani.

"Sanksi PAW untuk Novanto agar menghindari intervensi dan gangguan dalam proses hukum," tandas Donal. [wah]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya