Mayoritas publik menganggap program Nawacita belum dijalankan oleh menteri Kabinet Kerja. Hasil survei Polcomm Institute menunjukkan sebanyak 36,1 persen responden menganggap menteri belum melaksanakan Nawacita.
"Hanya 30,5 persen publik menilai program Nawacita sudah dijalankan oleh kementerian, sedangkan 33,4 persen menyatakan tidak tahu," ujar peneliti Polcomm Institute, Afdal Makkuraga Putra, saat menjelaskan hasil surveinya di bilangan Cikini, Jakarta, sesaat lalu (Minggu, 20/12).
Survei dilakukan Polcomm Institute terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Pengumpulan data dilakukan pada 20-26 November 2015, adapun metode penelitian menggunakan multistage random sampling, dengan margin of eror sebesar 3,1 persen.
Menurut dia, besarnya jumlah publik yang menilai program Nawacita belum sepenuhnya dilaksanakan menunjukkan program andalan Presiden Jokowi itu belum dipahami oleh anggota Kabinet Kerja.
Lebih lanjut dia mengataikan beberapa kementerian yang belum sepenuhnya mendukung program Nawacita antara lain kementerian di bidang pendidikan, ekonom, dan energi.
"Beberapa memang belum menyentuh persoalan program Nawacita, seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Masih ada persoalan putus sekolah dan infrastruktur yang kurang," ujar Afdal.
Selain itu menurut Afdal, program Nawacita juga tidak nampak dari kementerian dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat di pasar internasional, dan membangkitkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
"Selain itu, soal-soal terkait reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya," lanjutnya.
[dem]
