SPI Mau Evaluasi Kinerja Pertanian Jokowi-JK Selama Setahun Ini

. Saat ini, kedaulatan pangan saat telah memasuki era baru, karena kedaulatan pangan masuk ke dalam satu di antara sembilan cita-cita politik (nawa cita) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang harus dilaksanakan Presiden dan Wakil Presiden RI 2015-2019.

Kini, kata Ketua Departemen Komunikasi Nasional Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Hadiedi Prasaja, setelah satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemeritah sekarang harus memperhatikan dengan seksama peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang berdampak langsung kepada pertanian dan para petani kecil. Terutama terhadap peran Trans National Coorporations (TNC), Multi National Corporations (MNC), dan International Agency, serta negara-negara yang mengatasnamakan negara-negara kaya yang tidak berpihak pada kepentingan pertanian nasional.

Kata Hadiedi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 20/12), pertanian Indonesia sepanjang tahun 2015 diwarnai dengan berbagai program khusus petani dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Misalnya kedaulatan pangan, reforma agraria 9 juta ha, 1.000 desa berdaulat benih, dan 1.000 desa organik. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah menambah anggaran Kementerian Pertanian, menggalakan modernisasi dan mekanisasi pertanian. Akan tetapi program-program demikian telah mengalami pergeseran di sepanjang tahun 2015 ini.

"Kami Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) akan mengevaluasi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK sepanjang tahun 2015 melalui Catatan Akhir Tahun Pertanian Indonesia 2015," ungkap Hadiedi.

Catatan akhir tahun ini, lanjut Hadiedi, akan digelar dalam Minggu siang ini. [ysa]