Berita

ilustrasi/net

SPI Mau Evaluasi Kinerja Pertanian Jokowi-JK Selama Setahun Ini

MINGGU, 20 DESEMBER 2015 | 00:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, kedaulatan pangan saat telah memasuki era baru, karena kedaulatan pangan masuk ke dalam satu di antara sembilan cita-cita politik (nawa cita) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang harus dilaksanakan Presiden dan Wakil Presiden RI 2015-2019.

Kini, kata Ketua Departemen Komunikasi Nasional Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Hadiedi Prasaja, setelah satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemeritah sekarang harus memperhatikan dengan seksama peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang berdampak langsung kepada pertanian dan para petani kecil. Terutama terhadap peran Trans National Coorporations (TNC), Multi National Corporations (MNC), dan International Agency, serta negara-negara yang mengatasnamakan negara-negara kaya yang tidak berpihak pada kepentingan pertanian nasional.

Kata Hadiedi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 20/12), pertanian Indonesia sepanjang tahun 2015 diwarnai dengan berbagai program khusus petani dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Misalnya kedaulatan pangan, reforma agraria 9 juta ha, 1.000 desa berdaulat benih, dan 1.000 desa organik. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah menambah anggaran Kementerian Pertanian, menggalakan modernisasi dan mekanisasi pertanian. Akan tetapi program-program demikian telah mengalami pergeseran di sepanjang tahun 2015 ini.


"Kami Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) akan mengevaluasi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK sepanjang tahun 2015 melalui Catatan Akhir Tahun Pertanian Indonesia 2015," ungkap Hadiedi.

Catatan akhir tahun ini, lanjut Hadiedi, akan digelar dalam Minggu siang ini. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya