Berita

tb hasanuddin/net

Politikus PDIP: Kocok Ulang Pimpinan DPR Dengan Kembali Pada Akal Sehat

KAMIS, 17 DESEMBER 2015 | 06:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Dengan telah mengundurkan dirinya Setya Novanto sebagai ketua DPR, maka sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah ditutup pula secara otomatis. Kini, persoalan baru adalah bagaimana  setelah pimpinan DPR vakum.

Terkait dengan hal ini, anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyarankan agar sebaiknya segera mengocok ulang pimpinan sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara.

"Perlu kita ketahui, MD3 yang kemarin tahun 2014 adalah sebuah bentuk penghinaan  terhadap demokrasi dan sekaligus  pelecehan terhadap kedaulatan rakyat. MD3 2014 adalah produk rekayasa dan kelicikan para pecundang yang merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi," kata TB Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (16/12).


"MD3 2014 benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan saja, ibarat pertandingan lari marathon , juaranya ya siapa yang paling duluan masuk finish, dan selanjutnya sesuai urutan masuk kedua, ketiga dan seterusnya. Adalah sangat aneh bila kemudian pemenangnya diundi dari sebagian peserta lomba marathon tersebut, peserta paling buncit malah dapat juara kedua , sementara pelari yang masuk paling duluan malah tidak dapat medali apapun," sambung TB Hasanuddin, memberikan ilustrasi.

Diketahui, pemenang Pemilu 2014 adalah PDI Perjuangan. Sementara itu, tak ada satu pun unsur pimpinan dari PDI Perjuangan. Menurut TB Hasanuddin, ini benar-benar ironis dan sekali lagi merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.

"Polittik adalah seni, tapi politik bukan berarti segala macam cara licik dipakai untuk menyisihkan rivalnya. Ada etika di dalamnya dan tetap ada peradaban dalam kehidupan berpolitik," ungkap TB Hasanuddin.

Sekarang, lanjut TB Hasanuddin, dengan situasi politik yang sangat jauh berbeda, termasuk posisi Partai Demokrat yang sudah menempatkan posisinya berbeda dengan kondisi 2014, dan juga disusul Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung pemerintah, sementara PPP dan Golkar masing-masing sudah menjadi dua kubu, maka sudah saatnya DPR kembali ke akal sehat.

"Saya sarankan segera saja berkumpullah para ketua umum partai dan segera membuat kesepakatan waras, kemudian segera memerintahkan fraksi-fraksinya mengamandemen MD3 2014, setidaknya seperti MD 2009 yang lebih logis dan lebih waras. Setelah MD3 selesai diamandemen, segera isi unsur pimpinan dan AKD dengan orang-orang yang lebih kredibel. Insya Allah kinerja DPR akan bangkit kembali," demikian TB Hasanuddin. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya