Berita

ilustrasi/net

Membaca Potret Kebijakan Di Tanah Papua

RABU, 16 DESEMBER 2015 | 11:57 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Meski pemerintahan Joko Widodo merupakan pemerintahan kelima di masa reformasi, Papua tetap merupakan perkara yang belum tuntas ditangani.

Memang sejumlah kebijakan kunci telah dikeluarkan oleh negara untuk Papua. Seperti misalnya, dialog nasional dengan Tim 100 di zaman Habibie; perubahan nama Papua di era Gus Dur; crash program di era Megawati; keluarnya UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Papua dan terakhir UP4B di rejim SBY.

Namun demikian, kata Direktur Eksekutif Elsam, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Papua tak kunjung menjadi sebuah provinsi normal seperti halnya provinsi lain di Indonesia. Sebaliknya kebijakan pembangunan tetap bersifat tambal sulam, tingkat kekerasan yang tinggi tetap dilakukan aparat penegak hukum terhadap masyarakat, dan pelanggaran hak asasi manusia tidak pernah diselesaikan.


Dalam situasi seperti ini, ketika Pemerintah Joko Widodo bertekad untuk menangani Papua secara menyeluruh, lanjut Dyah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 16/12), Elsam mau melihat secara lebih dalam mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan Pemerintahan Jokowi dalam mengubah lembaran sejarah baru di Tanah Papua.

Dalam konteks ini, Elham mau menggelar jumpa pers terkait dengan tema "Potret Kebijakan Indonesia di Tanah Papua: Dari Reformasi ke Marjinalisasi." [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya