Berita

hm prasetyo/net

Hukum

HM Prasetyo Membahayakan Pemerintahan Jokowi-JK!

SELASA, 15 DESEMBER 2015 | 03:58 WIB | LAPORAN:

RMOL. HM Prasetyo membahayakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla. Penyebutan Jaksa Agung tersebut dalam kasus suap hakim PTUN Medan, Evy Susanti bisa menjadi preseden buruk dan menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintahan yang baru berumur setahun lebih ini.

Begitu dikatakan Koordinator Divis dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, dalam keterangan resminya (Senin malam, 14/12).

"Itu akan buruk dan berdampak serius pada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi," jelas dia.


Pernyataan Emerson tersebut sekaligus mengomentari kabar Jaksa Agung yang disebut terima duit 20 ribu dollar AS dalam persidangan.

Selain itu, menurut dia, kinerja Jaksa Agung yang berlatar belakang politikus asal Partai Nasdem itu juga minim prestasi. Utamanya, menyangkut tindak pidana korupsi di negeri ini.

"Sebagai cerminan pemerintahan Jokowi-JK di bidang hukum, kinerja HM Presetyo jauh dari kata memuaskan," ujar dia.

Karenanya, Emerson meminta pemerintah untuk mengevaluasi posisi Jaksa Agung.

"Posisi kita tetap, karena sudah satu tahun lebih tidak menunjukan prestasi, ya kita minta dia (Jaksa Agung) dicopot," tutupnya. [sam]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya