Berita

Mahathir Mohamad/net

DEWAN SAWIT

Mahathir Mohamad Puji Hasil Kerja Rizal Ramli

SENIN, 14 DESEMBER 2015 | 23:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memuji insiatif pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang diresmikan bulan November lalu.

CPOPC diharapkan dapat menghadapi tekanan negara-negara Barat yang merasa terganggu oleh produksi sawit kedua negara.

Dokumen pembentukan Dewan Negara Produsen Minyak Sawit itu ditandatangani Menko Maritim dan Sumber Daya RI Rizal Ramli bersama Menreri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Amar Douglas Unggah Embas di sela-sela ASEAN Summit ke-27 di Kuala Lumpur, Malayia.


Rizal Ramli mengagas pembentukan CPOPC tak lama setelah ia bergabung dengan Kabinet Kerja pada Agustus lalu.

"Kerjasama itu (CPOPC) bagus. Perlu untuk menghadapi tekanan asing terhadap industri palm oil Malaysia dan Indonesia," ujar Mahathir Mohamad di sela pertemuan antara dirinya dengan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rachmawati Soekarnoputri di Yayasan Kepimpinan Perdana Malaysia di Putrajaya, Senin siang (14/12).

Bagaimana pun juga, sebut Mahathir, negara-negara Barat selalu berusaha menjelek-jelekkan industri sawit Indonesia dan Malaysia dengan berbagai isu, mulai dari isu kesehatan sampai isu kerusakan lingkungan.

"Mereka tak mau soya bean yang mereka produksi dikalahkan oleh palm oil, termasuk sebagai bahan bakar biofuel," sambungnya.

CPOPC tidak akan mematok harga minyak sawit, melainkan berusaha memastikan harga minyak sawit berkelanjutan dengan mengorganisir dan mengharmonisasi manajemen stok minyak sawit.

Selain itu, keanggotaan CPOC bisa diperluas ke negara-negara produsen sawit dunia seperti Brasil, Colombia, Thailand, Ghana, Liberia, Papua Nugini, Filipina dan Uganda.

Menurut Rizal Ramli dalam keterangannya terkait pembentukan CPOPC, lembaga itu akan mengembangkan kerangka kerja industri minyak sawit yang berkelanjutan dengan menetapkan standar yang tinggi dalam pertanian sawit berkelanjutan. [dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya