Berita

Sya'roni/net

KISRUH FREEPORT

Pak JK, Jangan Intimidasi Bangsa Indonesia

JUMAT, 11 DESEMBER 2015 | 00:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dugaan sebagian kalangan bahwa kegaduhan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dan Papa Minta Saham hanyalah pengalihan isu untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport sangat mungkin benar adanya. ‎

Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tidak malu-malu menyatakan mendukung perpanjangan kontrak Freeport‎, sementara sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said menjamin persetujuan perpanjangan kontrak kepada Freeport. ‎

"Sangat jelas sekali alurnya bahwa JK dan Sudirman sudah seirama mendukung perpanjangan kontrak Freeport. Bisa jadi kegaduhan MKD sengaja diciptakan sebagai pengalihan agar tidak mengecam keputusan perpanjangan Freeport," ujar Sekjen ‎Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, dalam perbincangan dengan redaksi (Kamis, 10/12).

‎Dia sangat menyayangkan pernyataan JK yang menunjukkan tidak memahami arti investasi sehingga dengan serta merta tunduk pada kepentingan asing.

‎D‎alam pernyataannya, JK seakan memberi intimidasi bahwa kalau Freeport tidak diperpanjang maka pemerintah akan kesulitan mencari investor baru. JK juga mengatakan pemerintah perlu menjaga investasi yang sudah ditanamkan di Indonesia.

Justru y‎ang perlu dikritisi menurut Sya'roni, pertama, Indonesia dengan kekayaan alamnya adalah surga bagi para investor sehingga tidak ada alasan akan sulit mencari investor jika Freeport tidak diperpanjang kontraknya. ‎Kedua, kewajiban pemerintah hanya sebatas menjaga investasi tersebut sampai akhir kontraknya. Ini artinya, s‎etelah kontrak selesai maka selesai juga kewajiban tersebut, alias tidak ada kewajiban untuk memperpanjang kontrak investasinya.

"‎Setelah kontrak selesai, maka hak Indonesia untuk memutuskan masa depan investasi tersebut. Untuk Freeport rasanya, sudah cukup tambang tersebut dikelola oleh asing. Saat ini bangsa Indonesia telah memiliki segalanya untuk sanggup mengelola sendiri tambang tersebut," kata Sya'roni.

"‎Solusi yang tepat, Freeport harus dinasionalisasi. Indonesia memiliki BUMN-BUMN tambang dan minyak yang jika diberikan kesempatan mengelola tambang Freeport seyakin-yakinnya akan mampu melaksanakannya," demikian kata Sya'roni.[dem]‎

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya