Berita

m. prasetyo/net

Reformasi Kejaksaan Di Bawah Komando Prasetyo Tidak Jelas

KAMIS, 10 DESEMBER 2015 | 00:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Reformasi birokrasi kejaksaan saat ini tidak berada pada arah yang jelas. Hal ini menyebabkan tidak kondusifnya para jaksa di internal kejaksaan untuk bekerja profesional.

"Reformasi kejaksaan saat ini arahnya tidak jelas," sebut mantan Komisioner Komisi Kejaksaan, Kamilov Sagala, Rabu (9/12).

Hal ini dikatakan Kamilov saat dimintai tanggapannya terkait persoalan yang menimpa Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Suryosumpeno. Seperti diketahui, Chuck memprotes dan menguggat Surat Keputusan Jaksa Agung M. Prasetyo yang telah menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural.  


SK tertanggal 18 November 2015 tersebut antara lain muncul dengan sejumlah tuduhan dalam kapasitas Chuck sebagai Ketua Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi. Chuck pun mengajukan gugatan ke PTUN sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan tersebut. Namun, jaksa agung dikabarkan juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan pergantian Chuck sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Lebih lanjut Kamilov menegaskan, efek berantai dari persoalan ini adalah tidak ada lagi motivasi bekerja oleh jaksa-jaksa.

"Efek berantainya kemampuan dan komitmen dari kinerja jaksa yang kompetensi itu akhirnya tidak ada lagi motviasi," katanya.

Hal ini, tegas Kamilov, dapat menyebabkan kinerja kejaksaan bisa menurun, malah tidak ada prestasi. "Karena penilaian keberhasilan dari seorang jaksa itu tidak berdasarkan prestasi, tapi mengarah pada kedekatan," paparnya.

Karenanya, seperti dilansir dari JPNN, Kamilov menegaskan, reformasi kejaksaan itu sudah tidak objektif. Dan sudah jauh melenceng dari reward and punishment. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya