Politisi Hanura: Kasus Setnov Recoki Kerja Pemerintah Jokowi-JK

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta bisa secepatnya menuntaskan skandal "rekaman Freeport' yang kini jadi sorotan publik. Ini perlu diselesaikan agar tidak menambah beban kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

"Pemerintah kan lagi fokus kerja, tapi sekarang malah sibuk ngurusin masalah di parlemen," kata Ketua DPP Partai Hanura, Patrika S Andi Paturusi dalam rilis di Jakarta, Rabu (9/12).

Menurut Anggie, sapaan akrab Patrika, siapapun yang terbukti bersalah dalam skandal ini harus diberi sanksi tegas.  

"Kalau tidak dipecat harus mengundurkan diri," katanya.

Anggie juga menyesalkan sidang MKD dalam pemeriksaan teradu Setya Novanto, digelar tertutup. Harusnya kata dia, tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi dari dugaan skandal papa minta saham, apalagi dua saksi yang sudah diperiksa dari pengadu Sudirman Said dan Maroef Sjamsuddin, sidangnya dilakukan terbuka.

Anggie menegaskan, Partai Hanura lewat anggotanya di DPR sudah bersuara keras agar sidang MKD dilakukan terbuka.

"Bahkan pak Suding (Sarifudin Suding, anggota DPR dari Fraksi Hanura) berkali kali mengatakan, apalagi yang mau ditutup-tutupi, semua sudah terbuka. Sidang MKD itu bagi Setya Novanto untuk klarifikasi terbuka soal tuduhan kepada yang bersangkutan," tutur Anggie.

Anggie berharap di tahun 2016 nanti, tidak ada lagi kegaduhan politik, Indonesia damai dan kondisi perekonomian pulih. Menurutnya, suasana bisa kondusif jika para pemangku kepentingan bekerja lebih giat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau amanah menjalankan tugas, kerjanya sesuai hati nurani dan kepentingan rakyat diutamakan, Insya Allah, nggak ada lagi suasana gaduh," katanya.[wid]