. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kehadiran observer alias pemantau dari luar negeri dalam kegiatan Electon Visit Program (EVP) of Regional Election 2015 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi bukti bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.
"Terima kasih atas kehadiran para observer, Indonesia perlu anda semua untuk melihatnya sebagai judgement, sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, transparan dan terbuka," tutur JK seperti dilansir dari kpu.go.id.
Ia mengatakan, pemilihan yang berlangsung di Indonesia berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa riak persoalan, secara umum pelaksanaan pemilihan di Indonesia berjalan dengan aman, tertib, sekaligus transparan dan terbuka.
"Pengalaman selama pemilihan umum, kita bersyukur tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan. In Indonesia no fatal problem. Sometimes there's a broken windows of KPU office, but it's ok. Saya harap momen ini menjadi bagian yang baik bahwa demokrasi di Indonesia dapat dijaga dengan baik tanpa konflik," harap Wapres.
JK menjelaskan, sebelum ada kebijakan untuk membuat efisien pelaksanaan Pilkada, penyelenggaraan pemilihan di daerah bisa berlangsung dua kali dalam satu minggu.
"Awalnya setiap minggu ada dua pemilu di kabupaten-kabupaten/kota. Jadi awalnya pemilihan di 269 daerah dilaksanakan dalam 269 hari. Bayangkan betapa beratnya tugas KPU mengontrol jalannya pemilihan di daerah, sehingga ini perlu diefisiensikan," lanjutnya.
Dengan adanya kebijakan penyerentakkan pelaksanaan Pilkada, JK berpandangan hal itu bisa membuat proses Pilkada lebih efisien.
"Nah dalam rangka efisiensi dan mengatur agar penyelenggaraanya lebih baik, maka pemilihan di daerah hanya dilaksanakan dua kali dalam 5 tahun. Ini yang kita sebut pada besok hari sebagai Pilkada serentak, ada 269 pemilihan dilaksanakan dalam satu hari," demikian JK.
EVP of Regional Election 2015 oleh KPU diikuti oleh lembaga penyelenggara pemilu negara tetangga, Kedubes dari 25 negara sahabat, LSM pemerhati pemilu nasional dan internasional, akademisi perguruan tinggi di Indonesia, serta kementerian/lembaga negara terkait.
[rus]
