Berita

Politik

Menguji Amarah Jokowi Memotong Taktik Antek Freeport

SELASA, 08 DESEMBER 2015 | 18:34 WIB | OLEH: ALDI GULTOM

Sebagian orang terkejut dengan respons dadakan Presiden Joko Widodo atas kasus "Papa Minta Saham”. Sejak awal, kasus yang bergulir sebulan terakhir dengan porsi pemberitaan yang masif ini ditanggapi cukup kalem oleh mantan Walikota Solo itu.

Baru kemarin, mendadak presiden meledak. Ada yang menilai wajar, mengingat Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara yang diperlakukan remeh. Ada juga yang menganggapnya janggal. Mengapa Jokowi baru marah sekarang? Apakah mungkin presiden terlambat mendapat informasi? Atau ada faktor lain yang memicu kemarahan Jokowi (di luar tindakan nekat Ketua DPR RI Setya Novanto yang memperdagangkan kehormatannya)?

Cukup jeli publik menyorot perbedaan sikap Jokowi dengan wakilnya, Jusuf Kalla (JK), dalam skandal yang disebut JK sebagai "skandal terbesar di Indonesia” itu. Jokowi sempat menanggapinya dengan bergurau. Ia mengaku cukup memantau kasus itu lewat media sosial dan tergelitik dengan tagar Papa Minta Saham” yang menjadi trending topic di twitter (Rabu, 18/11).


"Saya hanya membaca (di medsos). Saya sampaikan, saya menyerahkan sepenuhnya kepada MKD,” lontar Jokowi santai.

Dua kali sidang MKD memeriksa saksi, dua kali bukti rekaman dibongkar, dan ramai kritik atas pertanyaan-pertanyaan MKD; Jokowi kalem.

Beda 180 derajat dengan JK. Sementara Jokowi enggan membawa kasus ini ke ranah hukum karena khawatir kegaduhan yang tidak perlu, JK bersikukuh perkara yang mengandung unsur kriminal itu harus dibawa ke ranah hukum. JK menajamkan lagi sikapnya. Menurutnya, penegak hukum harus memulai inisiatif untuk mengusut kasus ini.

"Kalau lembaga hukum mengetahui ada masalah, tapi tidak mengusutnya, dia yang salah,” demikian JK. Dalam sebuah kesempatan Konferensi‎ Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12), JK pun menyindir keras Setya Novanto di hadapan para petinggi lembaga negara lainnya.

Dalam pesta pernikahan anak Setya Novanto di Hotel Mulia (Jumat, 4/12), perbedaan sikap kedua pimpinan negara itu kembali terlihat. Walau keduanya tak hadir, namun "Jokowi dan keluarga” diwakili sebuah karangan bunga. Di sisi lain, JK bukan cuma tak hadir, sekadar karangan bunga pun tak dikirimnya sebagai ucapan selamat kepada sesama pejabat negara yang punya hajat.

Tak heran kalau publik terkesiap kala Jokowi tiba-tiba meledak di Istana Merdeka, Senin malam (7/12). Sepanjang hari itu sampai saat ia menggelar rapat terbatas pengelolaan sampah di Kantor Presiden, pandangan mata para wartawan tak menyaksikan kegelisahan Jokowi akan perkara itu.

Baru pada pukul 7 malam, Jokowi mengundang wartawan di Istana Merdeka untuk mengabadikan kegeramannya. Wajah Jokowi tegang, dingin, jari tangannya menunjuk-nunjuk, nada bicara meninggi.

Terlambatnya amarah Jokowi menjadi bahan diskusi menarik. Tak mungkin logikanya kalau Jokowi baru kemarin mendapat informasi lengkap, berupa transkrip atau rekaman, pembicaraan Setnov dengan Maroef dan pengusaha minyak, Riza Chalid. Sedangkan "Mata Najwa” saja, bisa dengan mudahnya mendapat bocoran laporan resmi Sudirman Said ke MK beberapa jam usai Sudirman menyambangi MKD.

Drama politik ini sebetulnya tidak terlalu penting ketimbang persoalan besar keberadaan Freeport di Indonesia beserta segala sejarah kejahatannya terhadap rakyat Indonesia dan Papua pada khususnya. Namun, sebagai kepala negara, Jokowi pasti tahu persis siapa dalang di balik kegaduhan "Papa Minta Saham".

Sejatinya kalangan Istana sendiri berbeda sikap terkait isu Freeport. Satu kubu, dicerminkan olehSudirman Said dalam kapasitasnya selaku Menteri ESDM adalah saat merespons surat PT. Freeport Indonesia pada 7 Oktober 2015, yang isinya akan langsung memperpanjang kontrak PT Freeport begitu Undang-Undang Mineral dan Batubara direvisi.

Kubu lain, adalah yang tetap bersikeras pembahasan perpanjangan kontrak baru boleh dibahas pada 2019, berdasarkan peraturan pemerintah. Itu pun dengan syarat-syarat lain, antara lain peningkatan besaran royalti, kompensasi atas limbah beracun yang membahayakan rakyat Papua, dan ketegasan Freeport soal divestasi yang menguntungkan Indonesia.

Berlarut-larutnya skandal Novanto dengan saling berbelitnya kepentingan para pemburu rente di DPR RI, itulah yang membuat presiden begitu geram. Pilihan baginya adalah mengeluarkan sikap tegas sebagai sinyal kepada DPR dan aparat hukum untuk menuntaskan kegaduhan ini secara konkret. Meskipun presiden tahu persis, skandal Novanto cuma bagian kecil dari pertarungan sebenarnya.

Jokowi yang tadinya enggan terlibat dalam perkara "sepele" Novanto ini, kini tengah memotong taktik decoy atau penggunaan sasaran palsu yang digunakan para "antek" Freeport untuk menjauhkan perhatian publik dari substansi masalah.

Ledakan sikap Jokowi mendorong percepatan kasus ini agar tuntas, dan kembali ke rel substansi yang mesti diketahui rakyat banyak dan disikapi secara bersama-sama oleh semua elemen bangsa yang masih peduli pada kedaulatan rakyat atas kekayaan alam yang terkandung di perut Ibu Pertiwi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya