Program "Saya Perempuan Anti Korupsi" (SPAK) kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Australia Indonesia Partership for Justice (AIPJ) menunjukkan keberhasilannya.
Wakil Ketua KPK sementara, Johan Budi SP mengatakan bahwa program tersebut menghasilkan sejumlah perubahan positif. Misalnya, membebaskan 400 pasangan miskin dari pungli (pungutan liar) ketika pengurusan dokumen identitas hukum. Banyak perempuan mulai kritis menanyakan asal uang yang diberikan suaminya, beberapa istri tidak lagi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, seperti kendaraan dinas.
"Juga para ibu mulai secra serius memperkenalka an mengajarkan tentang kejujuran pada keluarga dan memberikan konteks kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta masih banyak perubahan lainnya," kata Johan di kantornya, Selasa (8/12).
Karena itu, KPK dan AIPJ di tahun 2016 akan memperluas program SPAK di 34 Provinsi di Indonesia dan menjangkau 1 juta orang, termasuk 800.000 diantaranya perempuan.
Sebelumnya, program SPAK diluncurkan pada 22 April 2014 dan dicanangkan sebagai gerakan nasional pada 21 April 2015. Setahun terakhir, program tersebut sudah melatih perempuan Indonesia di 13 Provinsi dan telag melahirkan 499 agen SPAK dari berbagai latar belakang, seperti ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dosen, guru, tokoh agama, pengusaha, mahasiswa, tokoh masyarakat dan aktivis. Sehingga, tahun depan program tersebut akan menargetkan menjangkau 1 juta orang dari berbagai kalangan.
[sam]
