Sebuah aliansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan sektor swasta meluncurkan kerangka kerja pengelolaan lanskap berkelanjutan baru di Global Landscapes Forum, yakni South Sumatra Eco-Region Alliance: A Partnership for Change (Aliansi Eko-Kawasan Sumatera Selatan: Kemitraan untuk Perubahan).
Aliansi yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu menyikapi deforestasi, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan, mata pencaharian lokal, serta dampak iklim terkait dalam konteks pembangunan ramah lingkungan.
Alex Noerdin menandatangani peraturan untuk meluncurkan kemitraan ini, yang didasari atas tiga elemen kunci, yaitu kebijakan yurisdiksional pemerintah dan kerangka kerja institusional, model lanskap pembangunan berkelanjutan, serta perkembangan monitoring dan pelaporan.
Aliansi lintas sektor strategis ini akan menghasilkan sejumlah sarana untuk menjembatani berbagai upaya pembangunan berkelanjutan yang dapat direplikasi di mana saja di Indonesia. Selain itu, inisiatif ini juga didukung sejumlah perusahaan yang memiliki komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersifat transparan dan bertenggat waktu, seperti Asia Pulp & Paper Group (APP).
Gubernur Alex Noerdin mengatakan Sumatera Selatan kini mulai mengarah pada pola pembangunan ramah lingkungan dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.
"Praktik-praktik pengelolaan lahan dewasa ini yang bersifat
business as usual berbahaya bagi lahan gambut kita yang sudah rapuh," ujarnya, Senin (6/12).
Untuk beralih ke pola pembangunan ramah lingkungan dan melindungi sumber daya alam berharga, ujar Alex, maka dibutuhkan sebuah pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
"Ini memang upaya yang ambisius, tapi ini merupakan satu-satunya opsi untuk mendatangkan perubahan yang berarti, menjamin proteksi lingkungan, serta merangsang pertumbuhan ekonomi," terangnya.
Managing Director Sustainability APP, Aida Greenbury pun sependapat pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan satu-satunya cara untuk memproteksi lanskap alami Indonesia.
"Kemitraan publik-swasta akan memainkan peran sangat penting dalam membantu komunitas-komunitas lokal mengelola lahan untuk pembangunan ekonomi serta melindungi hutan," tuturnya dalam rilis.
Kepala Perwakilan Indonesia untuk Zoological Society London Andjar Rafiastanto menyebutkan, Indonesia telah kehilangan tutupan hutan cukup besar akibat kebakaran hutan yang belum lama terjadi. Menurut Andjar, ini tidak hanya mendegradasi area hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kesehatan jutaan warga di seluruh kawasan.
"Karena itu, ada urgensi untuk membentuk sebuah kerangka kerja pengelolaan lanskap terintegrasi yang dapat mendatangkan perubahan dan menjamin semua pemangku kepentingan menerapkan praktik terbaik, terutama dalam pengelolaan lahan gambut," terangnya.
Program percontohan pengelolaan lanskap untuk pelestarian hutan
South Sumatra Eco-Region Alliance mendapat sebagian pendanaan dari Program Perubahan Iklim Pemerintah Norwegia dan Unit Perubahan Iklim Pemerintah Inggris.
[wid]
