Berita

foto: net

Pansus Angket Freeport Mendesak Dibentuk

SELASA, 08 DESEMBER 2015 | 04:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kisruh rekaman "papa minta saham" yang semakin memanas dan menjadi bola liar mendapat kritik publik. Dikhawatirkan, semakin lama kisruh ini digulirkan ke ranah publik maka semakin bias substansi mengenai rekaman tersebut, untuk itu rakyat mendukung DPR membentuk Pansus Angket Freeport.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha kepada redaksi, Selasa (8/12).

"Rakyat mendukung DPR membentuk Pansus Freeport agar kasus tersebut tidak hanya mempersoalkan etik saja, karena hal yang substansial dari kisruh ini adalah soal perpanjangan Freeport yang sudah 41 tahun mengambil kekayaan alam bangsa kita," tutur Panji.


Ia menjelaskan, tujuan dari angket nanti adalah agar masyarakat mengetahui permasalahan yang sebenarnya secara utuh tanpa opini yang digiring. Karena keinginan bangsa ini yakni mengelola kekayaan alam sendiri dan mencari pihak yang sebenarnya bersalah karena melanggar UU dengan menjamin perpanjangan Freeport dan pihak yang membuat gaduh bangsa ini.

"Seharusnya sebagai pejabat publik, pemerintah lebih mementingkan kepentingan rakyat, dalam kasus ini adalah mengembalikan pengelolaan tambang emas Freeport ke Tanah Papua, agar dapat mensejahterakan rakyat Papua dan bangsa Indonesia. Janganlah kita mau diadu domba oleh asing, dan ingat Indonesia harus terbebas dari kepentingan asing, terutama pejabat yang lebih membela kepentingan asing daripada kepentingan bangsa sendiri," papar dia.

"Untuk alasan tersebut Pansus Angket Freeport sangat perlu dan relevan dibentuk dengan segera agar Indonesia mampu berdikari," tutup Panji menambahkan. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya