Berita

rachmawati/net

Kisruh Freeport Bukti Nyata Proxy War Dengan Modus Adu Domba

SENIN, 07 DESEMBER 2015 | 11:00 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kasus rekaman Freeport merupakan contoh nyata dan gamblang dari pola proxy war. Perusahaan asing dengan jelas memakai modus devide et impera atau pola adu domba. Seperti biasa juga, kepentingan asing memakai agen lokal.

"Pelajaran apa dari kasus Freeport? Perang antar gang sesama anak bangsa, perang kepentingan dan ada target operasi, sasaran targetnya, dan melibatkan nama-nama pejabat publik," kata politisi senior Rachmawati Soekarnoputri beberapa saat lalu (Senin, 7/12).

Dalam perang asimetris ini, ungkap Rachma, publik digiring dengan pembentukan opini bahwa ada permufakatan jahat sebelum para pihak diperiksa yang berwenang, dan praduga tak bersalah diabaikan. Di saat yang sama, ada trial by the press.


"Ini kontra intelijen! jadi sebaiknya jangan hanya SN yang menjadi TO-nya. Tapi usut sampai menjelang Pilpres adakah permufakatan jahat pihak-pihak, karena dari rekaman ada penggelontoran uang Rp 500 miliar terhadap calon," ungkap Rachma.

Termasuk juga, lanjut Rachma, ada anggota MKD yang pernah mengatakan bahwa Luhut Panjaitan pernah mempresentasikan cara penyedotan data perolehan suara ketika pilpres dari KPU, melalui teknologi IT di hadapan Jokowi-JK. Dan apabila  operasi penyedotan data tersebut  ternyata direstui, maka mereka dapat terjerat pidana pasal 234 dan 348 UU 42/2008 tentang Pilpres.

"Usutlah setuntas-tuntasnya demi keadilan dan kebenaran. Bukan demi penguasa tapi demi rakyat pemilik hak atas bumi Indonesia!" demikian Rachma. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya