Berita

setya novanto dan joko widodo/net

Politik

MKD Harus Cari Tahu Yang Perintahkan Setnov Dan Reza Bertemu Bos Freeport

SENIN, 07 DESEMBER 2015 | 09:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dijadwalkan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto pagi ini (Senin, 7/12).

MKD diminta fokus untuk mengungkap siapa sebenarnya yang memerintahkan pengusaha minyak, M. Reza Chalid dan Setya Novanto bertemu dengan bos Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Dalam rekaman pembicaraan terucap bahwa pertemuan di Pacific Place adalah atas dasar pertemuan sebelumnya antara  Novanto, Luhut Panjaitan dan Presiden di Surabaya. Apakah benar demikian? Apakah benar Luhut dan Jokowi terlibat? Atau itu semua hanya ucapan bohong dari Reza Chalid dan Novanto?" ujar
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak dalam keterangannya, sesaat lalu.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak dalam keterangannya, sesaat lalu.

Selain itu, menurut Bastian, MKD harus menggali tentang peran 'Darmo' ke Novanto. Menteri ESDM Sudirman Said dalam talkshow di salah satu stasiun televisi menyebut keseharian Darmo adalah tukang ojek.

"Kalau tukang ojek, dia tidak mungkin ia bisa memanggil petinggi Freeport berkali-kali. Seberapa pentingkah peran Darmo? Apalagi dalam rekaman terdengar Darmo sangat dipercaya oleh Jokowi," kata Bastian lagi.

Lebih lanjut MKD juga perlu mendalami soal pertemuan tanggal 2 Juli 2015 antara Presiden Jokowi, Sudirman Said, Maroef Syamsudin, dan Jim Bob. Pendalaman, kata Bastian, apakah pertemuan itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan 8 Juni 2015 di Pacific Place.

Terpenting lagi, kata Bastian, kasus skandal 'rekaman Freeport' harus dibuka selebar-lebarnya agar publik mengetahui kondisi sebenarnya kelakuan para elite yang ternyata tidak memikirkan kepentingan Bangsa dan Negara, melainkan lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompok.

"Negara ini milik 250 jiwa bangsa Indonesia, sudah seharusnya dipimpin oleh seorang yang berjiwa patriot dan seorang bangsawan yang benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bukannya dipimpin oleh pedagang yang mencari keuntungan sebesar-besarnya," tukas Bastian.[wid]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya