Berita

Ilustrasi/net

KPK Harus Selidiki Lonjakan Harta Kekayaan Cabup Karawang

RABU, 02 DESEMBER 2015 | 11:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) harus menyelidiki kenaikan harta incumbent Bupati Karawang yang dinilai di luar dari kewajaran. Apalagi ada pengakuan data yang disampaikan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam pilkada 2010 tidak sesuai kenyataan.

Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra Karawang, Yanto, setelah KPUD Kabupaten Karawang mengumumkan LHKPN enam pasangan calon bupati Karawang beberapa hari lalu, sebagaimana disampaikan dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 2/12).

Berdasarkan data yang diumumkan KPUD Karawang, menurut Yanto, kenaikan harta kekayaan yang cukup signifikan dari pasangan calon incumbent Cellica Nurrachadiana dari Rp 2,2 miliar pada laporan tahun 2010 menjadi Rp 37,9 M pada tahun 2015. Kenaikan harta diperkirakan 17 kali lipat kenaikannya.

"Kalau kita lihat Cellica sebelumnya hanya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan baru menjabat Plt Bupati Karawang hanya hitungan bulan saja. Gaji dan tunjangannya sebagai Plt Bupati tidak memungkinkan mendapatkan penghasilan sebanyak itu," kata Yanto.

Kalau perlu, kata Yanto, KPK melakukan pembuktian terbalik, jangan sampai kenaikan harta kekayaan Cellica menimbulkan praduga yang tidak baik di mata publik jika KPK tidak melakukan pengecekan secara mendalam. ‎ Yanto juga mempertanyakan klarifikasi Cellica atas  jumlah kekayaannya.

"Jika memang Cellica beralasan hanya karena etika tidak memasukan hartanya semua pada tahun 2010 dianggap takut melebihi kekayaan Ade Swara waktu itu sangat tidak masuk akal sekali dan justru kejujuran Cellica patut dipertanyakan sebagai calon pemimpin. Sehingga yang bersangkutan dapat dikategorikan dalam pemalsuan data. Bisa aja ini menjadi celah KPK masuk untuk melakukan penyelidikan," tambah Yanto.‎ [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya