Berita

Yenti Garnasih:net

Wawancara

WAWANCARA

Yenti Garnasih: Jadwal Fit & Proper Test Capim KPK Mepet Sekali, Berpotensi Bermasalah

RABU, 02 DESEMBER 2015 | 09:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Komisi III akhirnya melunak dengan tidak lagi mempersoal­kan latar belakang delapan calon pimpinan (capim) KPK pi­lihan Pansel (Panitia Seleksi). Namun jangan dikira masalah selesai. Kesepakatan jadwal fit and proper test pada 14-16 Desember itu justru mengundang masalah baru. Kenapa? Simak penjelasan anggota Pansel KPK berikut ini;

Apa keputusan Komisi III terkait jadwal fit and proper test sudah tepat?
Saya heran kok fit and prop­er test tanggal 14 sampai 16 (Desember) ya. Padahal tanggal 16 itu kan tanggal berakhirnya pimpinan KPK saat ini. Agak bermasalah itu.

Anda melihat ada kepentin­gan di balik itu?

Anda melihat ada kepentin­gan di balik itu?
Perlu dicurigai ya kalau menu­rut saya pribadi, kok (Komisi III) mengambil tanggal itu. Bukankah itu nanti akan menjadi masalah bagi yang dua (pimpi­nan yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen) itu di KPK sudah nggak bisa dan sudah se­lesai masa tugasnya. Karena kan Presiden menangkap setelah dis­erahkan dan di-fit and proper test dalam waktu tujuh hari Presiden menetapkan gitu kan. Itu mepet sekali. Nggak masuk akal kalau tanggal itu yang diambil.

Sebaiknya tanggal berapa?
Ya sebaiknya seminggu sebe­lum penetapan itu lah yang lebih bagus.

Komisi III tentunya punya alasan kenapa menetapkan tanggal itu?

Ya saya tahu mereka akan menjawab seperti ini; kami kan punya waktu tiga bulan penyerahan ke Presiden paling lama. Tapi ya jangan dipas-in 16 Desember (untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan) itu kurang bijaklah.

Bukankah itu memang layak dijadikan alasan?
Ini kan artinya childist-lah, kekanak-kanakan. Tidak pu­nya semangat yang sama un­tuk pemberantasan korupsi. Ya sekurang-kurangnya saling menutupi, yang penting baik. Harusnya kan begitu. Ini kan justru pelemahan, kita kan har­usnya bekerja sinergi. Kalau kita menyerang angka 16, mereka (Komisi III) mengatakan; kami tidak masalah, 16 September itu kan tiga bulan sebelum ini, kan kami tidak menyalahi. Tetapi terjadi tragedi dalam tanda petik, tarik ulur pangkalnya hampir memakan waktu dua minggu. Kan mereka melakukan itu.

Mungkin DPR butuh waktu lama untuk mempertimbang­kan banyak hal?
Setelah DPR tahu bahwa mer­eka sangat curiga ke Pansel kok kelihatannya tipis sekali, kok begini, kok begini. Lha mbok ya, September pertengahan langsung dipanggil Panselnya. Artinya di sini saya sayangkan iktikad-iktikadnya itu semuanya kok bukannya untuk lebih baik di mata masyarakat, tapi menim­bulkan keributan-keributan.

Memang cukup heboh ya pemilihan Capim KPK kali ini?
Saya saja kerjaan sampai kocar-kacir melayani media. Kalau kita nggak melayani me­dia, kita nanti kelihatan nggak transparan. Terus terang dalam tiga hari itu sangat melelahkan. Sudah awalnya kita dipermalu­kan, kemudian kita harus defend ke berbagai media. Karena masyarakat juga harus tahu siapa Panselnya, bagaimana pandan­gan masyarakat atas pandangan Pansel terhadap undang-undang itu. Saya pikir nama baik Pansel juga harus dijaga, karena itu juga membawa nama baik Presiden.

Apa saja hal lain yang anda khawatirkan dan perlu dian­tisipasi?
Yang saya khawatirkan dan perlu diantisipasi adalah mudah-mudahan mereka memilih lima, kan mereka mengatakan kita nggak bisa memaksa. Tapi kan undang-undang mengatakan un­tuk memilih lima. Tapi jangan-jangan mereka melihat tidak pantas memilih lima. (Memilih) satu, dua atau bahkan nggak milih kan bisa jadi.

Apa itu bisa terjadi?
Mereka kan anggota DPR, apa pun bisa terjadi. Karena sudah diwacanakan. Walaupun mereka memilih tapi itu mepet sekali, karena tanggal 16 baru selesai.

Apa ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah untuk mengisi kekosongan pimpi­nan, jika pengumuman hasil fit and proper testnya molor?
Ya Plt, tambah nggak karu-karuan lagi kan. Misalnya sam­pai tengah malam fit and proper test-nya, kapan dong Presiden menetapkannya. Kalau menetap­kan tergesa-gesa memangnya dalam keadaan darurat. Yang darurat itu justru menghadapi korupsinya.

Komisi III mungkin meragu­kan pilihan Pansel KPK kali ini?
Dengan segala kelemahan dan segala kekurangan dalam pan­dangan mereka terhadap Pansel, tapi mbok ya yang bijaksana.

Tanggal 9, mungkin para anggota DPR ini beralasan fokus pada pilkada serentak?
Ya itu kan bukan urusan kita, mestinya sebelum ini mereka sudah memikirkan itu. Kenapa nggak segera, mereka juga men­gatakan agenda banyak dan se­bagainya. Itu kan bukan urusan kami sebagai rakyat, ya kan. Ya memang tugasnya kok, siapa suruh jadi caleg ya kan.

Terakhir, apa harapan an­da?
Ya mudah-mudahan tidak bermasalah tanggal 16 baru fit and proper test. Saya takutnya ada Plt-Plt lagi, padahal Plt itu kan dalam keadaan tidak nor­mal. Kita ingin yang normal, supaya dunia memandang kita sungguh-sungguh memberantas korupsi. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya