Infra Desak Ahok Copot Sekda DKI Jakarta

. Merujuk PP 58/2005 dan PMK 13/2012 tentang penyusunan APBD, pihak yang bertanggungjawab dalam Pengajuan APBD adalah Sekda dan penimbulan Kode Rekening Pengadaan UPS adalah Kepala BPKAD.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indra, Agus A. Chairuddin, terkait dengan kasus UPS di DKI Jakarta,  dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 2/11).

Menurut Agus, upaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama membersikan Jakarta dari pejebat yang terindikasi KKN Kasus UPS dengan mencopot mantan Kadisdik Lasro Marbun dan mantan Kepala Bappeda Andi Baso Mapalelono akan lebih tepat bila diikuti dengan pencopotan Sekda DKI. Sekda merupakan  Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI pada saat penetapan APBD Perubahan TA 2014 anggaran Pengadaan UPS dan sesuai fakta persidangan Kesaksian Lasro Marbun adanya Perintah Sekda pada Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Pusat dan Kepala Sudin Jakarta Barat.

"Terlebih dalam LH BPK atas APBD 2014 bahwa Pengadaan UPS yang menakibatkan kerugian negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi di Badan Perpustakaan Daerah DKI, meskipun jumlahnya tidak seperti pada Sudin Pendidikan namun tegas LH BPK nyatakan terjadi Kerugian Daerah dikarenakan harga yang sama pada Badan Perpustakaan Daerah dan kedua Sudin Pendidikan dalam APBD Perubahan 2014 juga," kata Agus.

Lebih aneh lagi, lanjut Agus, kasus rubuhnya jembatan penghubung Perpustakaan DKI di lokasi TIM Cikini sampai sekarang terkesan di petieskan. Karena itu, Infra mendesak Ahok mencopot Sekda DKI selaku Ketua TAPD untuk pertanggungjawaban kinerjanya. Infra meyakini mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun dan Mantan Kepala BAPPEDA Andi Baso sebagai "tumbal" indikasi konspirasi mafia anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Hal ini bagi Infra dapat dilihat track record dari pejabat-pejabat eselon yang baru Jum'at lalu di lantik Gub Ahok, sangat terasa adanya manuver oknum-oknum mantan Dinas Pendidikan yang merasa sakit hati "terusik" lahan KKN mereka oleh kebijakan Lasro Marbun selama menjabat Kepala Dinas Pendidikan," ungkao Agus.

Masih kata Agus, Infra juga meyakini jika Ahok berani mencopot dan mengusulkan pada Presiden untuk pencopotan Sekda DKI maka dipastikan "gerbong mafia" Dinas Pendidikan akan bereaksi melakukan manuver melawan Ahok. Infra pun mengimbau kepada mantan Kadis Pendidikan Lasro Marbun dan Mantan Kepala BAPPEDA Andi Baso untuk menjadi wishelblower sehingga Kasus UPS menjadi terang benderang terungkap. [ysa]